MEDAN – Dalam upaya mewujudkan penerimaan murid baru yang adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan, seluruh kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) menandatangani pakta integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
Penandatanganan ini dilakukan dalam acara Konsolidasi Wilayah yang digelar Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Sumut di Hotel Grand Mercure Medan, Rabu (14/5).
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Effendy Pohan, menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.
Ia menyatakan bahwa SPMB bukan hanya soal siapa yang diterima, tapi menyangkut hak semua anak untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.
"Tidak ada lagi jalur belakang, titipan, atau pungli. Ketika satu anak saja merasa kecewa, kita semua gagal menjaga keadilan," tegas Effendy.
Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi pembangunan Sumut menuju provinsi yang unggul dan berkelanjutan.
Maka, SPMB harus menjadi pintu awal dari perubahan tata kelola pendidikan yang lebih manusiawi dan inklusif.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek, Eko Susanto, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga akses pendidikan yang berkeadilan.
Ia berharap seluruh juknis (petunjuk teknis) telah sampai ke daerah agar pelaksanaan SPMB berjalan mulus.
Kepala BPMP Sumut, Tajuddin Idris, menyampaikan bahwa SPMB tahun 2025 mulai dibuka pada 15 Mei 2025 dan akan berlangsung dalam dua tahap dengan beberapa jalur penerimaan, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.
Untuk SMA, terdapat 438 sekolah yang siap menampung 94.579 siswa.
Sementara untuk SMK, sebanyak 281 sekolah menyiapkan kuota untuk 64.356 siswa.