JAKARTA -Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyampaikan usulan agar model pendidikan di barak militer bagi siswa bermasalah diterapkan secara nasional jika program yang saat ini tengah dijalankan di Jawa Barat terbukti sukses.
Usulan tersebut disampaikan Pigai usai bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, pada Kamis (8/5/2025).
"Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan Kementerian HAM, kami akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan agar model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia," ujar Pigai.
Menurutnya, pendidikan di barak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
Ia menilai, pendekatan ini justru berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Kualitasnya apa? Pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan mental seperti disiplin dan tanggung jawab. Kalau itu sejalan dengan HAM, maka tidak ada pertentangan," jelasnya.
Pigai juga menegaskan bahwa program ini bukanlah bentuk hukuman fisik atau corporal punishment. A
walnya Kementerian HAM sempat khawatir, namun setelah dilakukan peninjauan langsung, ternyata model pendidikan tersebut tidak mengandung kekerasan fisik.
"Setelah kami cek, ternyata bukan corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun," tambahnya.
Program pendidikan berbasis barak militer untuk siswa bermasalah sendiri telah dijalankan di sejumlah daerah di Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Meskipun demikian, program ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Komnas HAM.