JAKARTA -Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mematangkan persiapan untuk rekrutmen guru, peserta didik, serta penyusunan kurikulum untuk Sekolah Rakyat yang rencananya akan dibuka pada tahun ajaran 2025/2026.
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem yang baru saja diterbitkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025 sudah menjadi pedoman yang jelas bagi kedua kementerian terkait.
"Inpres No 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Di dalamnya, tugas-tugas dari Kemendikdasmen dan Kemensos sudah jelas," ujar Saifullah dalam keterangan tertulisnya di Kantor Kemendikdasmen pada Rabu (9/4/2025).
Saifullah menambahkan bahwa kedatangannya kali ini bertujuan untuk mendetailkan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh Kemensos dan Kemendikdasmen, termasuk dalam proses rekrutmen guru, penyusunan kurikulum, dan seleksi peserta didik.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat akan dilakukan melalui kontrak kerja individu.
"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di Sekolah Rakyat," kata Abdul Mu'ti.
Abdul Mu'ti juga menambahkan bahwa guru yang terpilih harus memenuhi kualifikasi tertentu, termasuk lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Guru-guru tersebut juga nantinya dapat mengajar lebih dari satu mata pelajaran, dengan syarat mereka harus mengajar secara penuh waktu di sekolah tersebut.
"Yang pertama, guru harus fulltime, harus di situ, dan harus disampaikan di awal," imbuhnya.
Terkait dengan pengelolaan sekolah, Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa keputusan mengenai kepala sekolah akan disesuaikan dengan jumlah murid.