BITVONLINE.COM –Website resmi KPU, infopemilu.kpu.go.id, yang digunakan untuk memverifikasi dukungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap pasangan calon (paslon) Pilkada 2024, mengalami gangguan akses. Hingga pukul 13.22 WIB, situs tersebut tidak dapat diakses oleh publik. Hal ini diduga akibat lonjakan trafik pengunjung yang tinggi, menyusul ramainya isu terkait pencatutan KTP untuk mendukung paslon tertentu.
Isu pencatutan KTP mencuat di dunia media sosial, di mana banyak warga mengaku bahwa NIK mereka digunakan tanpa izin untuk mendukung calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto dalam Pilkada Jakarta 2024. Informasi ini menyebabkan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat, yang berusaha mengecek status dukungan mereka melalui situs KPU.
Sejauh ini, belum ada penjelasan resmi dari KPU mengenai masalah teknis yang mengakibatkan situs tidak dapat diakses. Namun, spekulasi mengarah pada kemungkinan bahwa tingginya jumlah pengunjung yang ingin memeriksa status dukungan mereka menyebabkan situs mengalami overload.
Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, telah menanggapi situasi ini dengan memberikan instruksi kepada masyarakat yang merasa namanya dicatut untuk segera melapor ke kantor Bawaslu DKI Jakarta. “Apabila ada warga yang merasa dicatut namanya untuk mendukung paslon padahal mereka tidak memberikan dukungan, kami minta agar melaporkan langsung ke Bawaslu DKI Jakarta,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Benny juga menekankan pentingnya membuat laporan resmi dengan datang langsung ke Kantor Bawaslu DKI. “Kami akan memproses laporan tersebut dengan serius. Petugas kami siap melayani setiap laporan yang masuk,” tambahnya.
Dalam perkembangan terkait, Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, juga turut mengonfirmasi masalah ini. Melalui akun media sosialnya, Anies menyatakan bahwa KTP pribadinya tidak tercatut, namun ia mengungkapkan bahwa dua anaknya dan beberapa anggota keluarganya telah masuk dalam daftar pencatutan. “Alhamdulillah, KTP saya aman. Namun, KTP dua anak saya, Mikail Baswedan dan Kaisar Baswedan, serta beberapa anggota keluarga kami tercatat dalam daftar dukungan calon independen,” tulis Anies dalam akun X-nya (@aniesbaswedan).
Kasus pencatutan KTP ini menambah kerumitan dalam proses verifikasi calon dan dapat berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilihan. Dengan gangguan akses ke website KPU dan munculnya laporan pencatutan identitas, pihak berwenang diharapkan segera memberikan klarifikasi dan solusi untuk menangani masalah ini serta memastikan bahwa proses pemilihan tetap adil dan transparan.
(N/014)