BATAM -Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Batam kembali menjadi sorotan publik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Beberapa ASN diduga terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon secara tidak langsung, yang memicu reaksi dari berbagai pihak. Laporan mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN di Batam telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam.
Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itoloha Gaho, mengonfirmasi bahwa laporan tersebut telah diterima dan saat ini sedang dalam proses pengkajian. “Iya, ada laporan yang masuk sekitar jam 4 sore tadi. Laporannya sudah kami terima, dan sekarang masih dalam tahap kajian,” kata Antonius saat diwawancarai oleh wartawan.
Dugaan Keterlibatan Camat dan Lurah
Laporan yang diajukan mencakup dugaan keterlibatan Camat Batu Ampar serta beberapa Lurah di kecamatan yang sama. Mereka diduga memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada Batam. Binsar H. Pasaribu, Ketua Relawan Bernadi Muda dan pelapor, mengatakan bahwa ASN tersebut terlibat setelah berfoto bersama calon wakil wali kota Batam, Li Claudia Chandra.
“Dalam foto tersebut, mereka juga memperlihatkan simbol nomor urut, yang diambil setelah penetapan nomor urut oleh KPU Batam,” ungkap Pasaribu. Foto tersebut menjadi bukti kuat yang diserahkan oleh pelapor untuk mendukung klaim dugaan pelanggaran netralitas.
Bukti Visual yang Menggugah
Bukti yang diserahkan mencakup foto yang menunjukkan ASN berswafoto dengan calon Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Selain berpose dengan gestur tangan yang menunjukkan dukungan kepada pasangan calon Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, para ASN tersebut juga berpose dengan berlatar belakang baliho kampanye pasangan tersebut.
“Mereka menunjukkan simbol nomor urut yang jelas melanggar aturan netralitas. Ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga berpotensi merusak integritas pemilu,” tegas Pasaribu.
Bawaslu Mengkaji Laporan
Sementara itu, Antonius Itoloha Gaho menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mengkaji laporan tersebut di Bawaslu Kota Batam. Ia menambahkan bahwa hasil kajian Bawaslu Kota Batam ini akan segera diumumkan kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan dengan transparan. Kalau prosesnya berjalan cepat, besok bisa kami umumkan hasilnya,” tutup Antonius.
Respons Publik
Sorotan publik terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kota Batam meningkat, dengan banyak warga yang mengharapkan tindakan tegas dari Bawaslu. Netralitas ASN menjadi salah satu isu penting dalam pemilu, karena keberpihakan ASN dapat memengaruhi keadilan dalam proses pemilihan.
“ASN seharusnya menjadi contoh yang baik dan menjaga netralitas mereka. Jika terbukti bersalah, mereka harus menerima konsekuensi dari tindakan mereka,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga integritas pemilu dan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dapat merugikan proses demokrasi di Indonesia.
(N/014)