JAKARTA -Calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, kembali mencuri perhatian publik setelah pernyataannya dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Dalam debat tersebut, Dharma menyebut pandemi Covid-19 sebagai “agenda asing” yang bertujuan untuk mengambil alih kedaulatan Indonesia. Pernyataan ini tidak hanya menuai kontroversi, tetapi juga mengungkapkan sejarah tegang antara Dharma dan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.
Teguran Saat Rapat
Sebelum mencalonkan diri dalam Pilkada, Dharma Pongrekun merupakan pejabat tinggi di Polri. Menurut juru bicara tim suksesnya, Fernando Silalahi, Dharma pernah ditegur oleh Ferdy Sambo karena tidak mengenakan masker saat rapat di tengah pandemi. Fernando menjelaskan, Dharma memiliki keyakinan bahwa pandemi Covid-19 adalah permainan yang diatur oleh pihak asing, yang membuatnya tidak mempercayai perlunya penggunaan masker.
“Pak Dharma berani mengatakan ini (pandemi Covid-19) permainan,” ujar Fernando dalam program salah satu stasiun tv pada Selasa (8/10/2024). Menurutnya, keyakinan tersebut berdasar pada pengalaman Dharma di kepolisian dan pengetahuannya yang mendalam tentang isu-isu terkait.
Pernyataan Kontroversial dalam Debat
Dalam sesi tanya jawab dengan calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, Dharma menyatakan, “Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara.” Pernyataan ini muncul saat Ridwan Kamil menanyakan langkah-langkah yang seharusnya diambil jika pandemi Covid-19 kembali terjadi.
Dharma juga mengklaim bahwa tes PCR bukanlah metode untuk mendeteksi Covid-19, melainkan untuk mengukur asidosis dalam tubuh. “Bahwa PCR yang dipakai selama ini bukan untuk mengetes virus. Jadi, itu hanya untuk mengecek asidosis,” ujarnya.
Respons Ridwan Kamil
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menjelaskan bahwa pertanyaannya ditujukan untuk memahami pandangan Dharma mengenai penanganan pandemi, bukan untuk memperdebatkan kepercayaan terhadap Covid-19. “Gubernur itu di atasnya ada pemerintah pusat,” katanya, menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat dalam menghadapi situasi seperti pandemi.
Ridwan Kamil juga menekankan bahwa seorang gubernur tidak dapat bekerja secara mandiri dan harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dampak di Media Sosial
Pernyataan Dharma tentang pandemi sebagai agenda asing telah memicu perdebatan di media sosial. Banyak yang mempertanyakan validitas argumennya, sementara yang lain mendukung pandangannya sebagai bentuk kritik terhadap penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah.
Dengan pernyataan kontroversial ini, Dharma Pongrekun bukan hanya menarik perhatian pemilih, tetapi juga mengundang kritik dan pujian dari berbagai kalangan. Debat yang telah berlangsung ini menunjukkan bahwa isu-isu terkait kesehatan masyarakat dan kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan akan terus menjadi topik hangat dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.
Sementara itu, Dharma dan timnya tampaknya tetap percaya diri menghadapi segala kritik, mengingat pandangan yang mereka bawa merupakan refleksi dari pengalaman dan keyakinan pribadi mereka di dunia pemerintahan dan kepolisian. Pilkada Jakarta kali ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga menjadi panggung untuk menguji pandangan-pandangan yang bisa mempengaruhi kebijakan publik di masa depan.
(N/014)