MEDAN- Debat publik ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2024 yang berlangsung di Tiara Convention Hall, Medan, pada Rabu malam (13/11/2024), berhasil menghadirkan diskusi hangat mengenai sejumlah isu penting yang tengah mewarnai perhelatan demokrasi ini. Dalam debat yang mengusung tema “Sinergitas Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia”, para pasangan calon (Paslon) menyampaikan visi, misi, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panelis.
Salah satu topik yang mencuat dalam debat kali ini adalah isu “cawe-cawe” yang disangkutpautkan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pilgub. Edy Rahmayadi, calon Gubernur Sumut dari Paslon 01, diminta untuk menanggapi isu ini setelah pengamat mencatat adanya dugaan ketidaknetralan ASN yang mendukung salah satu pasangan calon.
Menanggapi hal tersebut, Edy Rahmayadi dengan tegas menolak istilah “cawe-cawe” dan menyebutnya sebagai “perusak demokrasi”. “Cawe-cawe itu adalah perusak demokrasi, tidak ada referensi demokrasi cawe-cawe. Sulit diartikan, karena itu bahasa Jawa, artinya dikonotasikan negatif dalam demokrasi,” ujar Edy dengan nada serius. Ia menegaskan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan tanpa campur tangan dari pihak-pihak yang tidak berkompeten dalam proses politik.
Namun, dalam debat tersebut, Edy juga memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa ia “tidak pernah berlatih” dalam menghadapi debat. Menurutnya, apa yang ia ucapkan selama debat adalah sesuatu yang sudah ia jalani dan praktikkan dalam kehidupan nyata.
Sementara itu, Paslon 02, yang diwakili oleh Cawagub Hasan, tidak kalah intens merespons serangan yang datang dari tim Paslon 01, khususnya terkait dugaan kasus Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan keluarga Cagub Bobby Nasution. Tim Paslon 02 lebih banyak menanggapi isu seputar cawe-cawe, serta kegagalan dalam proyek Lampu Pocong dan dugaan gratifikasi yang menyeret nama Bobby Nasution, yang sempat menghebohkan publik.
Hasan, yang juga merupakan calon wakil gubernur dari Paslon 02, sempat menunjukkan bukti berupa video viral ASN perangkat desa yang mendukung pasangan Bobby-Surya. Video tersebut, menurut Hasan, jelas melanggar aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kini sedang diproses oleh Bawaslu Sumut. Hasan menegaskan bahwa ketidaknetralan ASN harus segera ditindak tegas, agar proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.
Debat kali ini juga mengusung beberapa subtema krusial terkait pembangunan daerah, pemerataan pembangunan, serta penguatan iklim demokrasi di Sumut. Isu-isu seperti optimalisasi sumber pendanaan, prioritas pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal, serta penguatan pendidikan dan partisipasi politik menjadi pembahasan utama dalam diskusi.
Komisioner KPU Sumut, Robby Effendi Hutagalung, menyampaikan bahwa tema yang diangkat dalam debat ini bertujuan untuk memperkuat NKRI dan mengatasi potensi ancaman disintegrasi bangsa. Selain itu, KPU Sumut juga menekankan pentingnya memperhatikan isu-isu sensitif seperti radikalisasi, konflik SARA, serta politik identitas yang dapat merusak harmoni sosial di Sumut.
Salah satu bagian penting yang turut dibahas dalam debat adalah bagaimana pengelolaan sumber daya manusia (SDM), termasuk penyediaan tenaga profesional dan ahli sesuai kebutuhan daerah, menjadi kunci dalam memajukan pembangunan di Sumut.
Dalam debat ini, ada sembilan panelis yang turut mengawasi jalannya diskusi. Mereka adalah para akademisi dan pakar dari berbagai bidang, seperti Dr. Sarintan E. Damanik, M.Si, Dr. Walid Mustafa Sembing, M.Si, serta Dr. Faisal Marawa, yang memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada kedua pasangan calon. Debat ini diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada publik mengenai visi dan misi para calon dalam membangun Sumut ke depan.
Kesimpulan: Debat Berkualitas, Pilihan di Tangan Rakyat
Debat publik ketiga ini jelas menunjukkan adanya persaingan sengit antara kedua pasangan calon. Isu-isu seperti cawe-cawe, KKN, serta pembangunan daerah menjadi poin-poin yang harus direspons secara cerdas oleh kedua belah pihak. Rakyat Sumut kini memiliki kesempatan untuk menilai dan memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki visi pembangunan yang jelas, tetapi juga integritas yang tinggi dalam menjalankan pemerintahan.
Debat ini menjadi penting karena selain untuk memberikan gambaran kepada pemilih tentang kemampuan calon dalam merespons berbagai isu, juga memperlihatkan sejauh mana para calon mampu berkomitmen pada prinsip demokrasi yang sehat dan bebas dari segala bentuk intervensi yang merusak.(JOHANSIRAIT)