SUMATERA UTARA -Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) nomor urut 1, Bobby Nasution, mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan aparat negara dalam Pilgub Sumut yang disebut sebagai bentuk ‘cawe-cawe’ (campur tangan). Bobby mengungkapkan bahwa seorang kepala kantor agama mengadu kepadanya karena merasa dipaksa untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) yang ditugaskan oleh Kementerian Agama (Kemenag) untuk menjadi calon wakil gubernur.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby dalam debat ketiga Pilgub Sumut pada Rabu (13/11/2024), ketika menanggapi pernyataan calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2, Hasan Basri Sagala, yang menyebut adanya cawe-cawe dalam pelaksanaan demokrasi.
“Ngomongin cawe-cawe tadi, pak, kami juga pernah pak, ada yang datang ke tim kami. Datang kepala kantor agama, pak, datang nangis-nangis,” kata Bobby. Ia melanjutkan bahwa kepala kantor agama tersebut mengungkapkan bahwa ia diminta untuk memenangkan paslon tertentu yang diusung oleh Kemenag sebagai calon wakil gubernur.
Bobby mengaku sangat prihatin dengan adanya dugaan campur tangan tersebut, apalagi jika melibatkan aparat negara atau lembaga negara dalam mendukung salah satu pasangan calon. “Diminta memenangkan salah satu paslon yang memang dikatanya ditugaskan dari Kementerian Agama untuk menjadi calon wakil gubernur, katanya, pak,” ujar Bobby.
Sebelumnya, dalam debat yang sama, Hasan Basri Sagala menyinggung soal praktik ‘cawe-cawe’ yang menurutnya masih ada dalam pelaksanaan Pilgub Sumut. Ia menyatakan bahwa terdapat banyak aparat negara yang terlibat dalam mengarahkan pilihan dalam demokrasi ini.
“Masih ada dalam pelaksanaan demokrasi, ada cawe-cawe. Tolong didengar pak, ada cawe-cawe dalam pelaksanaan demokrasi dan ini bukan katanya, ini bisa kita rasakan,” kata Hasan.
Menanggapi pernyataan Hasan, calon wakil gubernur nomor urut 1, Surya, membantah tudingan adanya campur tangan dalam Pilgub Sumut. Surya menegaskan bahwa dalam demokrasi, setiap pihak berhak untuk mengkampanyekan diri dan timnya, dan tidak ada yang salah dalam menggunakan hak mereka.
“Cawe-cawe istilah apa ini cawe-cawe. Nggak ada ini pak, nggak ada. Bapak yang notabene adalah dasar pikirannya adalah paham dengan keagamaan, bapak jangan terlalu berburuk sangka,” tegas Surya kepada Hasan, yang dikenal sebagai seorang tokoh agama. Surya juga menegaskan bahwa aparat pemerintah harus netral, dan tidak ada yang boleh mengintervensi proses demokrasi.
“Aparat pemerintah harus netral. Kami berjalan sendiri, pak. Kami punya tim sukses. Ini demokrasi, kami boleh memakai siapa saja karena ini adalah merupakan hak seseorang. Jadi, kami minta kepada bapak, hal-hal yang seperti ini, bapak jangan berburuk sangka, itu adalah tidak baik,” pungkas Surya.
Pernyataan Bobby Nasution mengenai dugaan campur tangan oleh Kementerian Agama dan klaim Hasan Basri tentang adanya cawe-cawe dalam Pilgub Sumut semakin memunculkan perbincangan di kalangan masyarakat. Sebagian besar menilai bahwa keterlibatan aparat negara dalam politik praktis bisa merusak proses demokrasi yang sehat. Namun, sebagian lainnya percaya bahwa ini adalah bagian dari dinamika politik yang memang sudah terjadi di berbagai daerah selama pelaksanaan pemilu atau pilkada.
Dengan hanya beberapa minggu menjelang hari pencoblosan, isu mengenai netralitas aparatur negara dan campur tangan dalam pemilu semakin menjadi sorotan di Pilgub Sumut kali ini.
(N/014)