JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan putusan penting yang menyatakan bahwa pejabat daerah serta anggota TNI/Polri dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melanggar prinsip netralitas dalam Pemilu dan Pilkada. Merespons keputusan tersebut, Polri melalui Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan komitmennya untuk menegakkan netralitas seluruh anggotanya.
“Apabila terdapat anggota Polri yang melanggar netralitas, kami akan menindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Brigjen Trunoyudo saat ditemui di Jakarta pada Senin (18/11/2024).
Trunoyudo mengungkapkan bahwa Polri berkomitmen untuk menjaga profesionalisme serta mendukung terciptanya demokrasi yang sehat dan berintegritas. Menurutnya, menjaga netralitas adalah bagian dari upaya Polri untuk memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang kondusif. Oleh karena itu, Polri tidak akan terlibat dalam politik praktis dalam seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada 2024-2025.
Pernyataan Trunoyudo selaras dengan aturan yang sudah ada. Sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri diwajibkan untuk tidak menggunakan hak pilih atau dipilih dalam Pemilu. Trunoyudo juga menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) yang mengatur netralitas anggota Polri, yang bersifat mengikat dan berlaku dalam Pilkada Serentak 2024.
“TR ini sudah diterbitkan, dan isinya jelas. Anggota Polri dilarang untuk berperilaku tidak netral, jika melanggar maka akan ada sanksi pidana maupun sanksi etik,” tegasnya.
Surat Telegram Rahasia Polri mengenai netralitas ini, yaitu ST/1899/VIII/WAS/2024, mengingatkan seluruh anggota Polri agar tidak memihak salah satu calon dalam Pemilu, Pilpres, maupun Pilkada. “Jika ditemukan pelanggaran, tidak hanya sanksi pidana, tetapi juga sanksi disiplin dan kode etik Polri akan diterapkan,” tambah Trunoyudo.
Brigjen Trunoyudo juga menegaskan bahwa Polri akan menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu dan Pilkada Serentak 2024-2025, agar dapat terlaksana dengan aman, damai, dan bermartabat. Polri bekerja sama dengan TNI dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan kelancaran proses demokrasi di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo juga menyampaikan lima imbauan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Imbauan tersebut mencakup pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari polarisasi yang merugikan, serta menjaga ketenangan selama proses pencoblosan dan penghitungan suara.
“Polri mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang telah membantu Polri merawat perbedaan preferensi politik masyarakat. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kebinekaan dan menghormati perbedaan, agar Indonesia tetap utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Trunoyudo.
Polri juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses Pemilu 2024. Polri memastikan bahwa mereka bersama TNI siap menjaga proses Pilkada Serentak 2024-2025 di seluruh Indonesia hingga tuntas.
“Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa, serta bersama-sama menciptakan pemilu yang damai dan penuh semangat kebersamaan,” tambah Trunoyudo.
Menjaga Persatuan: Polri mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta menciptakan keteduhan menjelang Pilkada Serentak 2024-2025.Menghargai Perbedaan: Polri mengapresiasi masyarakat yang telah merawat toleransi dan kebhinekaan dalam memilih calon pemimpin daerah.Menguatkan Kebhinekaan: Polri mengajak masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menguatkan kebhinekaan di tengah perbedaan politik.Masukan dan Saran: Polri mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dalam menjaga demokrasi.Keamanan Pemilu: Polri bersama TNI memastikan keamanan pemilu dan pilkada yang berlangsung di seluruh Indonesia.
Dengan komitmen Polri untuk menjaga netralitas dan memberikan jaminan keamanan selama Pemilu 2024, masyarakat diharapkan dapat melaksanakan hak pilihnya dengan aman dan damai.
(JOHANSIRAIT)