BITVONLINE.COM -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan adanya 130 kasus dugaan pelanggaran politik uang yang teridentifikasi selama masa tenang hingga pemungutan suara dalam Pilkada 2024. Anggota Bawaslu RI, Puadi, menjelaskan bahwa laporan tersebut terdiri dari 71 dugaan pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian uang yang terjadi selama masa tenang. Sementara itu, pada tahap pemungutan suara, terdapat delapan dugaan peristiwa pembagian uang dan satu dugaan peristiwa potensi pembagian uang.
Puadi merinci, pembagian uang yang terjadi pada masa tenang tercatat dalam 11 dugaan peristiwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu, sementara 60 dugaan lainnya berasal dari laporan masyarakat. Dia juga mengungkapkan bahwa Bawaslu terus mendalami laporan-laporan tersebut untuk memastikan apakah dugaan pelanggaran ini memenuhi unsur pidana atau hanya bersifat administratif.
“Pengawasan yang intensif kami lakukan selama masa tenang hingga pemungutan suara bertujuan untuk menjaga integritas proses Pilkada, agar tidak ada pihak yang mencoba mempengaruhi pilihan pemilih dengan iming-iming materi,” ujar Puadi saat konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta.
Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penyelidikan atas semua laporan yang masuk, termasuk yang berkaitan dengan politik uang, serta memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan guna memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur dan adil.
(N/014)