JAKARTA –Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 28 petugas penyelenggara pemilu wafat selama pelaksanaan Pilkada 2024. Penyebab utama kematian adalah kelelahan dan serangan jantung akibat padatnya tugas selama tahapan Pilkada.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyampaikan data tersebut dalam rapat kerja (Raker) bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digelar di Ruang Rapat Sriwijaya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
“Per 8 Desember 2024, kami mencatat ada 28 petugas yang meninggal dunia. Kebanyakan karena kelelahan dan serangan jantung,” ujar Bima Arya.
Bima Arya menyebutkan, jumlah petugas yang wafat pada Pilkada 2024 lebih rendah dibandingkan Pilkada 2020, di mana 41 petugas dilaporkan meninggal dunia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kejadian ini menjadi perhatian serius Kemendagri untuk memastikan kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
“Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, tentu angkanya lebih rendah. Namun, tetap saja ini menjadi catatan bagi kita semua untuk mengurangi atau bahkan menihilkan kasus petugas meninggal saat menjalankan tugas,” katanya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Kemendagri memastikan adanya santunan kecelakaan kerja bagi petugas yang meninggal dunia. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022, setiap petugas yang wafat akan menerima santunan sebesar Rp36 juta serta biaya pemakaman sebesar Rp10 juta.
“Kami memastikan santunan ini dapat segera disalurkan untuk keluarga petugas yang telah wafat sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka,” tambah Bima Arya.
Kemendagri juga berkomitmen melakukan evaluasi mendalam untuk meningkatkan sistem kerja penyelenggara pemilu agar lebih efisien dan manusiawi. “Kami akan terus memperbaiki mekanisme kerja untuk menghindari tekanan berlebihan yang dapat memengaruhi kesehatan petugas di lapangan,” pungkasnya.
(N/014)