JAKARTA – Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan bahwa tidak semua daerah di Indonesia siap untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, daerah-daerah dengan indeks demokrasi yang masih rendah dapat mempertimbangkan sistem pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini disampaikan Djarot dalam kesempatan konferensi pers di Jakarta International Expo, Sabtu (14/12/2024).
Djarot menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa menjadi alternatif bagi daerah yang belum cukup siap untuk sistem pemilihan langsung, terutama yang memiliki tantangan dalam hal demokrasi. “Ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum siap untuk bisa dilakukan secara langsung, itu bisa dijadikan variasi bahwa dia bisa dipilih oleh DPRD bagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu masih rendah,” ujarnya.Lebih lanjut, Djarot menjelaskan bahwa salah satu keuntungan dari pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah pengurangan praktik politik yang boros anggaran. Sistem Pilkada langsung yang membutuhkan biaya besar, menurutnya, sering kali memicu intervensi dari berbagai pihak, termasuk aparat dan partai politik. Djarot mencontohkan, salah satu dampak buruk dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah penggunaan anggaran yang tidak efisien, seperti pada praktik bansos yang kerap digunakan untuk meraih suara kandidat tertentu.”Bagaimana bansos itu digelontorkan terus-menerus agar menguntungkan kandidat-kandidat tertentu. Bagaimana proses perhitungan suara dan sebagainya, kemarin terjadi misalkan di Papua sampai sekarang itu masih ada keributan,” kata Djarot, yang juga mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.
Namun demikian, Djarot menekankan bahwa daerah dengan tingkat demokrasi yang tinggi, seperti DKI Jakarta, masih dapat mempertahankan sistem Pilkada langsung. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah tersebut tetap bisa berpartisipasi secara maksimal dalam memilih pemimpinnya.Djarot juga menyarankan agar pemerintah dan DPR RI melakukan evaluasi mendalam terkait sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada di Indonesia. Ia menilai, perubahan sistem pemilu harus dikaji dengan hati-hati, memperhitungkan dampak dan potensi konsekuensi yang akan ditimbulkan.“Maka ini perlu kita evaluasi secara langsung, termasuk bagi para penyelenggara dan pemberian sanksi diskualifikasi bagi mereka-mereka yang melanggar,” ungkap Djarot.(JOHANSIRAIT)