JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) harus segera ditindaklanjuti. Doli mengungkapkan, usulan tersebut bisa menjadi bagian dari revisi undang-undang yang mengatur pemilu, termasuk Pilkada dan Partai Politik (Parpol), yang telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas.
“Pernyataan Presiden Prabowo mengenai pilkada harus dicermati dan ditindaklanjuti, karena ini sangat relevan dengan upaya perbaikan sistem demokrasi dan politik di Indonesia,” ujar Doli saat dikonfirmasi pada Senin, 16 Desember 2024. Ia menambahkan, usulan ini seharusnya menjadi agenda bersama untuk diperbaiki dalam revisi UU Pemilu.Menurut Doli, pidato Presiden Prabowo menyentuh berbagai isu penting yang perlu diperbaiki dalam sistem politik Indonesia, salah satunya adalah masalah biaya politik yang tinggi. “Pernyataan Prabowo menggambarkan bahwa tingginya biaya politik menjadi salah satu masalah besar dalam sistem kita. Masalah ini tidak hanya muncul dalam Pilkada, tetapi juga dalam Pilpres dan Pileg,” jelasnya.
Doli juga menyoroti praktik politik uang yang semakin masif, yang berpotensi merusak moral masyarakat dan memperburuk kualitas demokrasi. Ia menilai bahwa masyarakat kini semakin permisif terhadap praktik politik uang, yang seharusnya bisa diminimalisasi dengan reformasi sistem pemilihan.”Saya rasa, pernyataan Prabowo ini harus dilihat sebagai ajakan untuk membangun kesadaran bersama bahwa sistem pemilu kita perlu perbaikan yang menyeluruh,” lanjut Doli. Menurutnya, pembahasan mengenai perbaikan sistem pemilu harus dilakukan secara komprehensif, meliputi Pilpres, Pileg, Pilkada, dan bahkan Pilkades. Semua ini, menurutnya, sangat erat kaitannya dengan sistem kepartaian di Indonesia.Doli menekankan pentingnya evaluasi sistem pemilu yang ada saat ini. Ia mengatakan bahwa evaluasi ini tidak hanya terbatas pada masalah biaya tinggi, tetapi juga perlu mempertimbangkan isu-isu lain yang turut mempengaruhi kualitas pemilu, seperti kesenjangan akses, transparansi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu.(JOHANSIRAIT)