JAKARTA – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan penolakan terhadap rencana aturan penunjukan gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU DKJ. Hasto menyatakan pandangan bahwa kepala daerah di DKJ, yang tidak lagi menjadi ibu kota, sebaiknya tetap dipilih oleh rakyat, mengingat rakyatlah yang memiliki kedaulatan.
Dalam sela-sela rapat TPN Ganjar-Mahfud di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (06/12), Hasto menyatakan pandangan bahwa kepala daerah di DKJ, yang tidak lagi menjadi ibu kota, sebaiknya tetap dipilih oleh rakyat, mengingat rakyatlah yang memiliki kedaulatan.
https://youtu.be/hzNBod9d_4o
Menurut Hasto, kendati Jakarta tetap menjadi daerah khusus setelah tidak lagi menjadi ibu kota melalui RUU tersebut, aturan penunjukan kepala daerah seharusnya tidak perlu diubah. Pendapat ini sejalan dengan keyakinan bahwa keputusan kepemimpinan di tingkat daerah seharusnya tetap berada di tangan rakyat sebagai pihak yang berdaulat.
Hasto juga merespons sikap fraksi PDIP di DPR yang mendukung usulan tersebut, sambil mengakui dinamika politik yang sewajarnya bergerak. Meskipun fraksi PDIP, bersama delapan fraksi lainnya, mendukung usulan tersebut, Hasto menegaskan bahwa partainya akan terus mendengarkan suara masyarakat. Politik yang dinamis dan berubah-ubah harus senantiasa mencerminkan aspirasi dan keinginan rakyat.
Rapat Paripurna DPR pada Selasa (5/12) telah mengesahkan RUU DKJ sebagai usul inisiatif DPR. Dalam RUU tersebut, terdapat sejumlah aturan yang mencakup perubahan status Jakarta sebagai ibu kota dan masalah penunjukan gubernur. Dengan sikap tegas Hasto Kristiyanto, PDIP menegaskan komitmennya terhadap prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah, khususnya di DKI Jakarta. (Ayu lestari)