JOHOR BAHRU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia telah memberikan tanggapan terhadap laporan dugaan keberadaan 3.238 data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia. Dalam keterangan resminya, Bawaslu mengungkapkan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait laporan tersebut. Bagian dari proses ini adalah meminta keterangan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Johor Bahru untuk memahami lebih lanjut konteks dan keadaan terkait temuan tersebut.
Ketua Bawaslu, Bagja Hidayat, menyampaikan bahwa terdapat kemungkinan adanya dua indikasi pelanggaran terkait temuan data ganda tersebut. Namun, Bagja juga menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan pelanggaran apa yang terjadi, terutama setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari Panwaslu Johor Bahru.
Sebelumnya, Migrant CARE, sebuah lembaga advokasi hak migran, telah melaporkan temuan mereka terhadap dugaan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum di Johor Bahru, Malaysia, kepada Bawaslu RI. Migrant CARE menyoroti keberadaan 3.238 pemilih dengan nama ganda yang terdaftar dalam DPTLN di Johor Bahru, Malaysia.
Wahyu Setiawan, salah satu anggota Bawaslu, turut memberikan komentar terkait temuan tersebut. Selain mengonfirmasi jumlah nama ganda yang dilaporkan, Wahyu juga menyinggung adanya data yang tidak wajar dalam DPT Johor Bahru. Wahyu menilai bahwa KPU tidak memiliki standar baku yang konsisten dalam penetapan data DPTLN di berbagai kota atau negara.
Dengan adanya laporan ini, Bawaslu RI menegaskan komitmennya untuk mengawasi proses pemilu secara cermat dan memastikan integritasnya terjaga. Proses investigasi yang sedang dilakukan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kebenaran temuan dan langkah apa yang perlu diambil selanjutnya untuk memperbaiki sistem dan memastikan keabsahan data pemilih dalam pemilu luar negeri.
(A/08)