JAKARTA – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan tanggapannya terkait kehadiran para menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam acara kampanyenya yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu, 3 Februari 2024. Menurut Ganjar, kehadiran para menteri pada hari libur tersebut tidak perlu dipermasalahkan, karena hal itu menunjukkan adanya etika dalam menjalankan tugas di pemerintahan.
Dalam pernyataannya usai acara kampanye, Ganjar menjelaskan bahwa kehadiran para menteri dari PDI-P tidak hanya menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap dirinya sebagai calon presiden, tetapi juga mencerminkan kualitas dan etika kerja yang baik di dalam pemerintahan.
“Ini harinya hari libur, inilah yang kita sebut sebagai etika di dalam pemerintahan,” kata Ganjar
Ganjar menyatakan keyakinannya bahwa para menteri dari PDI-P akan memberikan dukungan yang kuat bagi visi dan programnya jika terpilih menjadi presiden.
Seluruh menteri dari PDI-P yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju turut hadir dalam acara kampanye Ganjar-Mahfud. Mereka antara lain adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Tak hanya menteri dari PDI-P, namun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga turut hadir dalam acara kampanye tersebut. Selain itu, tampak hadir juga pejabat nonmenteri seperti Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDI-P, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Benny Ramdhani yang berstatus kader Partai Hanura.
Kehadiran para menteri dan pejabat tersebut menandakan dukungan yang kuat bagi pasangan Ganjar-Mahfud dari berbagai lapisan masyarakat dan partai politik. Hal ini juga mencerminkan upaya mereka untuk membangun sinergi antara pemerintahan dan kampanye politik, serta menegaskan komitmen untuk mendukung kandidat yang dianggap memiliki visi dan program yang sesuai dengan kepentingan rakyat.
(FZ)