JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan sorotan tajam terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam pernyataannya, Megawati menyuarakan kekhawatirannya atas efektivitas dan keberadaan lembaga tersebut selama ini. Ia menyoroti bahwa meskipun Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran dalam pemilu, namun dalam praktiknya kinerjanya masih diragukan.
Salah satu contoh yang dibawa oleh Megawati adalah kasus penurunan bendera PDIP oleh oknum aparat yang terjadi menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Wonosari, Gunungkidul, pada Senin malam tanggal 29 Januari 2024. Megawati mengecam tindakan tersebut, menyatakan bahwa tidaklah pantas bagi seorang aparat untuk melakukan tindakan semacam itu. Kejadian ini memunculkan polemik di tengah masyarakat karena adanya dugaan tindakan intimidatif yang dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Sebelum insiden penurunan bendera PDIP, seorang warga mencoba membentangkan spanduk bertuliskan “Selamat Datang Pak Jokowi, Kami Sudah Pintar, Kami Pilih Ganjar” saat rombongan kepresidenan melintas di Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, pada hari sebelumnya, 29 Januari 2024. Aksi warga ini menjadi viral di media sosial karena menimbulkan kontroversi terkait kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat.
Dalam konteks ini, Megawati menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak untuk menyuarakan aspirasi politik tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Ia menyerukan agar Bawaslu bertindak tegas dalam menanggapi setiap pelanggaran pemilu, termasuk kasus-kasus yang melibatkan aparat keamanan atau instansi pemerintah lainnya.
Sorotan Megawati terhadap kinerja Bawaslu dan kejadian-kejadian terkait pemilu memperkuat pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberanian dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu tokoh politik senior, pernyataan dan tindakan Megawati memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk opini publik dan memengaruhi arah kebijakan pemerintah terkait pemilu dan demokrasi.
(A/08)