JAKARTA – Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), secara resmi mengumumkan penundaan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos beras mulai tanggal 8 Februari hingga 14 Februari 2024. Keputusan ini diambil dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024.
Instruksi tersebut tercantum dalam Surat No.117/TS.03.03/B/02/2024 yang dikeluarkan oleh Bapanas pada tanggal 6 Februari 2024.
Surat tersebut menegaskan bahwa Perum Bulog, yang bertanggung jawab atas penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan, diinstruksikan untuk menghentikan penyaluran tersebut selama periode tersebut di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Badan Pangan, Arief Prasetyo Adi, menekankan bahwa penundaan ini bukan karena adanya politisasi bansos, melainkan untuk menghormati proses demokrasi Pemilu dan memperbarui data penerima bantuan.
Arief juga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan beras akan dilanjutkan kembali pada tanggal 15 Februari 2024. Namun, tanggapan dari Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyoroti polemik yang terkait dengan kebijakan penundaan tersebut. Menurutnya, bansos seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, bukan semata-mata mengikuti jadwal politik.
https://youtu.be/z9Botu1G8lE
Cak Imin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap politisasi bansos dan mengingatkan bahwa keputusan terkait bansos harus diambil dengan hati-hati, tanpa dipengaruhi oleh motif politik. Dia menekankan perlunya mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan terkait bantuan sosial.
Dengan demikian, keputusan pemerintah untuk menunda sementara penyaluran bansos beras menjadi topik hangat dalam konteks politik Indonesia menjelang Pemilu 2024.
(A/08)