JAKARTA – Advokat Lingkar Nusantara (Lisan) melaporkan dua tokoh politik ternama, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Laporan ini dilakukan atas dugaan pelanggaran pemilu terkait adanya unsur kampanye di masa tenang menjelang Pemilu 2024.
Laporan tersebut telah diterima dan teregistrasi dengan Nomor: 097/LP/PP/RI/00.00/II/2024/ tertanggal 13 Februari 2024 untuk terlapor Muhaimin Iskandar, dan Nomor 098/LP/PP/RI/00.00/II/2024/ juga tertanggal 13 Februari 2024 untuk terlapor Jusuf Kalla. Pelapor atas nama Suprayondo menyampaikan bahwa cuitan Cak Imin dan komentar JK terkait film Dirty Vote diduga mengandung unsur kampanye terselubung. Yang lebih mencolok, cuitan tersebut diunggah saat masa tenang kampanye sedang berlangsung.
Dalam pelaporan ini, sejumlah barang bukti turut diserahkan, termasuk tangkapan layar cuitan dari akun Twitter @cakimiNow milik Muhaimin Iskandar dan tangkapan layar beberapa berita yang membahas komentar Jusuf Kalla terkait film Dirty Vote.
Muhaimin Iskandar dan Jusuf Kalla diduga melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf d UU Pemilu yang mengatur mengenai dugaan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 492 UU Pemilu yang mengatur sanksi bagi peserta pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan.
Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, menanggapi laporan ini dengan menyatakan keheranannya terhadap masalah yang timbul dari komentar JK terkait film Dirty Vote. Husain mengklaim bahwa JK hanya mempertanyakan di mana letak fitnah dalam film tersebut, dan tidak membentuk narasi baru setelah film Dirty Vote dirilis.
Sementara itu, pihak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang menjadi basis politik Cak Imin, telah dihubungi terkait laporan yang ditujukan kepada Muhaimin Iskandar. Namun, hingga saat ini, PKB belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut kepada Bawaslu.
(A/08)