JAKARTA -Juru Bicara Timnas AMIN Bestari Barus menanggapi usulan mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, terkait penangguhan usulan hak angket yang diajukan PKB terhadap dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Bestari Barus menegaskan bahwa pengajuan hak angket bukanlah sekadar masalah politik atau suara kecil, melainkan merupakan tanggapan atas aspirasi masyarakat yang harus direspon secara bijaksana.
Dalam pernyataannya, Bestari menegaskan bahwa pentingnya pengajuan hak angket adalah untuk membawa isu kecurangan dalam Pemilu 2024 kepada forum-forum yang berkompeten dalam pembahasan, bukan semata-mata tentang menang atau kalah dalam dunia politik. Dia menekankan pentingnya menjadikan persoalan ini sebagai pembelajaran bagi kemajuan demokrasi, bukan untuk memperkeruh situasi politik.
Bestari juga menegaskan bahwa PKB, NasDem, dan PKS telah sepakat untuk menunggu langkah PDIP terkait hak angket tersebut. Hal ini menunjukkan sikap koordinatif dan tanggung jawab dari ketiga partai tersebut dalam menangani isu yang berkaitan dengan keadilan pemilu.
Pernyataan Lukman Edy, yang mengusulkan agar PKB menunda pengajuan hak angket, juga menjadi sorotan. Lukman berpendapat bahwa PKB seharusnya lebih fokus pada stabilisasi pemilu dan transisi kepemimpinan yang baik, daripada terlibat dalam konflik politik yang memecah belah.
Namun, Bestari menegaskan bahwa isu kecurangan dalam Pemilu 2024 tetap menjadi perhatian serius yang harus ditindaklanjuti. Dia menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan objektif untuk menemukan kebenaran, serta menjaga stabilitas politik dan sosial dalam negeri.
Dengan demikian, pernyataan Bestari Barus menggambarkan sikap yang matang dan bertanggung jawab dalam menangani isu sensitif seperti kecurangan dalam Pemilu. Sikap koordinatif antara partai politik juga menjadi poin penting dalam menjaga kestabilan politik dan demokrasi di Indonesia.
(K/09)