JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini menggelar survei untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil perhitungan suara resmi atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 75,2% dari responden mempercayai hasil real count tersebut.
Survei tersebut dilaksanakan selama 19-21 Februari 2024, melibatkan 1.211 responden yang dipilih secara acak melalui proses pembangkitan nomor telepon, validasi, dan screening. Target populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.
Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah random digit dialing (RDD) atau teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan margin of error sebesar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, survei ini menghasilkan data yang cukup representatif.
Menurut Direktur LSI, Djayadi Hanan, mayoritas responden yang tidak mempercayai hasil real count diduga berasal dari kalangan pendukung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Namun, LSI tidak melakukan penelitian mendalam terkait hal ini.
Selain itu, survei juga mengungkap bahwa sebanyak 56,7% responden mengetahui tentang quick count atau hitung cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei. Dari jumlah tersebut, 74,8% responden menyatakan bahwa mereka percaya pada hasil dari quick count tersebut.
Hasil survei ini memberikan gambaran penting tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU RI serta pengaruh quick count dalam pemahaman masyarakat terhadap hasil pemilu.
Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa survei merupakan instrumen yang dapat memberikan gambaran umum, namun tidak selalu mencerminkan pandangan seluruh populasi. Oleh karena itu, hasil survei perlu ditinjau secara kritis dan objektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika masyarakat terkait dengan proses pemilu dan pemilihan umum.
(FZ/011)