MAGELANG -Dalam proses rekapitulasi suara Pemilu tingkat Kabupaten Magelang, sebuah temuan mengejutkan terungkap. Lembaga Saksi Pemenangan (LSP) DPC PKB Kabupaten Magelang mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara pada calon legislatif (caleg) lain yang berdampak pada pengurangan suara yang diperoleh PKB.
Ketua LSP DPC PKB Kabupaten Magelang, Miftakhul Munir, menjelaskan bahwa tim PKB menemukan gejala penggelembungan suara saat proses rekapitulasi pada hari kedua. Adanya selisih suara antara plano C1 DPR RI dengan D1 (hasil salinan) menjadi indikasi utama dari penggelembungan tersebut.
Munir menjelaskan bahwa gejala penggelembungan suara terjadi melalui pergeseran angka antara plano C1 dan D1, dimana terdapat selisih yang signifikan. Hal ini pertama kali terdeteksi di Kecamatan Mertoyudan, dimana telah ditemukan perbedaan suara pada tiga desa yang telah dihitung ulang.
Menyikapi temuan ini, pihak PKB meminta waktu khusus untuk melakukan penghitungan ulang suara. Penghitungan ulang dilakukan di ruang tersendiri untuk desa Pasuruan, Deyangan, dan Donorojo. Munir menyatakan bahwa pihaknya ingin seluruh suara dihitung secara teliti agar tidak ada kecurangan yang terjadi.
Sementara itu, Komisioner KPU, Siti Nurhayati, mengkonfirmasi adanya tiga desa yang melakukan penghitungan ulang, yaitu Donorejo, Kalinegoro, dan Pasuruan. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap keberatan saksi atas hasil rekapitulasi. Nurhayati menjelaskan bahwa proses pengoreksian dan pembetulan dilakukan untuk mencocokkan data antara hasil rekapitulasi dengan plano di TPS.
Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik, menambahkan bahwa setiap keberatan yang disampaikan oleh saksi akan ditindaklanjuti dengan pencocokan data untuk memastikan keakuratan hasil rekapitulasi.
Temuan penggelembungan suara ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan ketelitian dalam menjaga integritas proses demokrasi. Seluruh pihak, baik KPU maupun partai politik, diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa hasil rekapitulasi suara Pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara akurat dan transparan.
(K/09)