JAKARTA – Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana skenario politik yang mengusung ide koalisi pemerintahan yang melibatkan seluruh partai politik. Pernyataan ini disampaikannya dalam sebuah acara diskusi yang berjudul “Pemilu Terburuk dalam Sejarah Indonesia, Akankah Kita Terpuruk?” di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan.
Menurut Sudirman, isu tersebut mencuat dengan adanya pembicaraan bahwa semua partai politik akan dimasukkan ke dalam satu koalisi besar, permanen, dan jangka panjang, dengan hanya satu atau dua partai yang ditinggalkan di luar. Ia menilai bahwa jika skenario semacam ini terwujud, hal itu akan merusak makna demokrasi Indonesia secara mendasar.
“Sudah mulai ada bisik-bisik, sudah seluruh partai dimasukkan saja ke dalam satu koalisi besar, permanen, jangka panjang. Tinggal satu atau dua ditinggalkan di luar,” ujar Sudirman.
Baginya, kehadiran isu tersebut merupakan iktikad yang sangat buruk dan berpotensi menghancurkan Indonesia ke dalam jurang terdalam demokrasi. Sudirman bahkan menyebut bahwa jika hal tersebut terjadi, Indonesia akan berada dalam kondisi yang sulit untuk diperbaiki lagi, yang ia sebut sebagai kategori “unfixable”.
Sudirman juga mengkritisi gaya politik dinasti yang saat ini tengah mengemuka, yang menurutnya bisa menjadi berkah bagi para penguasa karena memberikan keleluasaan untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, ia menegaskan bahwa politik dinasti dan pelanggaran etika yang dibiarkan tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Indonesia, terutama terkait dengan persoalan penegakan hukum.
“Karena PR kita adalah soal gap, soal keadilan sosial, soal penegakan hukum, maka hal-hal yang menjadi PR kita tidak akan bisa diselesaikan,” tandasnya.
Dengan demikian, pernyataan Sudirman memunculkan perdebatan tentang masa depan demokrasi Indonesia, yang masih harus dijaga dan dilestarikan. Diskusi tentang isu ini diharapkan dapat membuka ruang bagi refleksi mendalam tentang arah politik yang diambil oleh bangsa ini.
(AS)