SUMENEP -Kericuhan melanda Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ketika seorang calon legislator (caleg) DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Slamet Aryadi, memicu kegemparan dengan tindakan agresifnya di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lenteng. Video kejadian tersebut menyebar luas di media sosial, menunjukkan Slamet yang mengamuk dan mengancam panitia setempat, meninggalkan pertanyaan besar tentang integritas pemilihan di daerah tersebut.
Dalam video yang viral, Slamet tampak mengunjungi kantor PPK Lenteng dengan pendekatan yang kurang terkendali. Dengan disertai beberapa orang, dia memasuki kantor dengan pakaian santai dan warna merah, sambil berbicara dalam bahasa Madura dengan nada tinggi dan intimidatif. Perilaku tersebut diiringi dengan ancaman keras terhadap petugas PPK Lenteng, yang menimbulkan ketegangan di antara mereka.
Ancaman pembunuhan juga disebutkan dalam insiden tersebut, meningkatkan kekhawatiran atas keamanan anggota PPK Lenteng. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Rofiqi Tanzil, mengonfirmasi bahwa Slamet Aryadi secara terang-terangan mengancam anggota panitia, menyebabkan ketegangan dan kecemasan di kalangan mereka.
Menurut Rofiqi Tanzil, insiden terjadi setelah penandatanganan hasil rekapitulasi suara kecamatan. Slamet merasa tidak puas dengan hasil tersebut, yang menyebabkan kemarahannya dan tuduhan penggelembungan suara di internal partainya. Meskipun dugaan tersebut belum terbukti, Slamet bersikeras untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap suara yang diduga dipengaruhi.
Sementara PAN Jawa Timur telah memberikan teguran kepada Slamet Aryadi, menyadari dampak dari perilakunya yang kontroversial. Namun, ada juga pembelaan terhadap tindakannya, dengan alasan bahwa Slamet hanya ingin melindungi suaranya dan mengawal integritas pemilihan. Ketua DPW PAN Jawa Timur, Ahmad Rizki Sadig, menegaskan bahwa tindakan Slamet dalam mempertahankan haknya masih dalam batas kewajaran, meskipun mendapat sorotan publik yang tajam.
Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang kematangan politik dan integritas dalam proses pemilihan di Indonesia. Sementara masyarakat menuntut transparansi dan keadilan dalam pemilihan, insiden seperti ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam menjaga proses demokrasi yang sehat dan adil.
(K/09)