SURABAYA – Dinamika politik di Jawa Timur semakin memanas dengan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang baru saja diumumkan. Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, harus menelan pil pahit setelah gagal menduduki kursi DPD RI meski sebelumnya sempat berada di empat besar suara terbanyak 11 Maret 2024.
Diketahui, terdapat 13 calon dari Jawa Timur yang bersaing untuk mendapatkan kursi di Senayan, namun hanya 4 calon yang berhasil melenggang ke kursi DPD RI untuk periode 2024-2029. Hasil rekapitulasi suara menunjukkan bahwa inkumben Ahmad Nawardi berhasil meraih suara tertinggi dengan dukungan sebanyak 3,28 juta suara, mengalahkan perolehan suara Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti yang mencapai 3,13 juta suara.
Namun, kejutan terjadi ketika nama Agus Rahardjo, yang sebelumnya berada di peringkat empat, harus tersingkir setelah mendapatkan 2,2 juta suara dan berada di peringkat kelima. Menurut pengamat politik dari UINSA, Qudus Salam, hasil ini tidak terlalu mengejutkan mengingat popularitas dan pengalaman Nawardi dan La Nyalla yang sudah dua periode menjabat sebagai senator.
“Nawardi dan La Nyalla terbilang tidak mengejutkan. Dalam survei jauh sebelum Pemilu 2024 pun keduanya berada di posisi teratas. Sosok Nawardi selama ini dikenal akrab dengan para kiai pesantren dan tokoh masyarakat,” jelasnya.
Namun, kegagalan Agus Rahardjo menarik perhatian karena sebelumnya ia dianggap sebagai kandidat yang cukup kuat. Qudus Salam menekankan bahwa keberadaan Agus Rahardjo di lima besar seharusnya tidak mengejutkan, mengingat pengalamannya dalam bidang politik dan pergerakan sosial.
“Justru, terasa aneh kalau sampai Nawardi tidak banyak mendapatkan dukungan. Sebaliknya, rasanya tidak rasional kalau tidak memiliki modal sosial besar, kemudian mendapat banyak suara,” tambahnya.
Meskipun demikian, hasil ini masih harus menunggu penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat yang dijadwalkan pada 20 Maret mendatang. Hingga saat itu, perhitungan suara dan kepastian calon terpilih DPD RI masih merupakan tanda tanya besar bagi semua pihak yang terlibat dalam proses politik ini.
(K/09)