JAKARTA – Rapat kerja antara anggota Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan untuk membahas evaluasi Pemilu 2024 harus diundur. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa KPU meminta penundaan rapat karena masih terlibat dalam proses penghitungan suara manual yang diperkirakan akan berlangsung hingga 20 Maret mendatang.
Menurut Doli, alasan penundaan tersebut adalah karena KPU saat ini tengah fokus pada rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional. “Saat ini sudah mulai penghitungan rekapitulasi di tingkat KPU RI. Jadi semua hasil pleno-pleno di provinsi itu sudah mulai masuk ke KPU RI dan sudah mulai dibahas,” ungkap Doli kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI.
Proses penghitungan suara manual ternyata memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan pengurus partai politik sebagai saksi. Doli menambahkan, para saksi dari partai politik bahkan terkadang harus bekerja hingga larut malam untuk mengawasi proses tersebut.
Meski demikian, Doli memperkirakan bahwa rapat evaluasi dengan KPU dapat dilaksanakan setelah proses rekapitulasi penghitungan suara selesai. Dia telah meminta KPU untuk mengajukan penjadwalan ulang rapat pada tanggal 21 Maret mendatang.
“Pada tanggal 20 Maret selesai prosesnya, mungkin ya setelah tanggal 20 lah segera. Saya kemarin memberitahukan kalau bisa diajukan surat lagi tanggal 21 aja. Jadi biar kita langsung evaluasi begitu selesai besoknya kita langsung rapat evaluasi,” jelas Doli.
Dalam rapat evaluasi tersebut, Komisi II DPR berencana untuk mengevaluasi berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan Pemilu 2024. Mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara, semua aspek akan dievaluasi secara menyeluruh.
“Komisi II selama ini kan intens juga baik mulai dari tahapan persiapan, dari sekitar 3 tahun yang lalu bahkan rancangan, tahapan ini kan kita bicarakan secara intensif antara komisi II, Mendagri, dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi memang kami sudah punya rencana di masa sidang ini ya harus ada pertemuan untuk mengevaluasi secara keseluruhan,” tambahnya.
Dengan penundaan rapat ini, diharapkan evaluasi yang dilakukan dapat lebih mendalam dan komprehensif, serta memberikan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan sistem pemilu di masa mendatang.
(K/09)