JAKARTA – Kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) tampaknya mengalami tantangan berat akibat polemik putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memunculkan kontroversi terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mengangkat isu ini dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3/2024), menyatakan bahwa pemulihan kepercayaan publik bisa terjadi apabila pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi.
“Dengan memutuskan diskualifikasi seperti yang kami tuntut, kami minta dan melakukan pemungutan suara ulang, itu akan memulihkan public trust (kepercayaan publik) kepada MK,” ungkap Todung, menegaskan bahwa langkah ini bisa memberikan harapan baru bagi masa depan bangsa.
Menurut Todung, MK menghadapi tantangan besar sejak putusan kontroversial tersebut dikeluarkan. Dia menyebutkan bahwa putusan tersebut menimbulkan demoralisasi di tubuh MK, karena dinilai melanggar etika dan hukum dengan membiarkan seseorang yang belum memenuhi syarat menjadi cawapres.
Lebih lanjut, Todung menyoroti nuansa nepotisme yang disinyalir dalam putusan tersebut, mengingat Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah ipar dari Presiden Joko Widodo.
“Pada putusan itu, ada Presiden, ada Ketua MK, ada anaknya. Mereka bersekutu untuk melangkahi dan mengingkari konstitusi, hukum, dan etika,” tegas Todung.
Permohonan diskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran telah diajukan oleh kubu Ganjar-Mahfud dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024, sebagai upaya untuk mengembalikan integritas dan kepercayaan publik terhadap MK.
Namun, di sisi lain, pengamat politik M. Qodari mengkritik materi gugatan dari kedua pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 03, yang dinilai tidak memiliki substansi yang cukup.
Kisruh di MK terus menjadi sorotan publik, sementara harapan akan penegakan keadilan dan keberpihakan pada nilai-nilai konstitusi masih menjadi tanda tanya besar.
(AS)