JAKARTA – Sidang sengketa Pilpres di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) semakin memperlihatkan kekompleksan masalah yang mengitarinya. Salah satu permasalahan yang diangkat adalah tentang Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yang menjadi sorotan tajam dari ahli teknologi informasi.
Leony Lidya, seorang dosen Teknologi Informasi dari Universitas Pasundan, yang menjadi ahli dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dengan tegas menyatakan bahwa Sirekap menjadi saksi bisu dari potensi kejahatan dalam Pemilu 2024. Dalam keterangannya di sidang MK, Leony menjelaskan hasil diagnosisnya terhadap Sirekap.
“Dari fenomena tiga pertama saja sudah menyimpulkan sesuatu bahwa sudah terjadi perubahan pada kode program, sehingga hari ini saya simpulkan bahwa kontroversi yang terjadi pada Sirekap adalah by design,” ungkap Leony dengan tegas.
Leony menyoroti beberapa tahapan yang dinilainya kontroversial dalam penggunaan Sirekap. Salah satunya adalah terkait fase unggah formulir C hasil, di mana banyak kejadian perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil unggahan. Hal ini juga disertai dengan keluhan bahwa tidak ada hak edit formulir C1 untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Dari fenomena-fenomena yang terjadi, saya melihat bahwa Sirekap telah menjadi saksi bisu dari potensi kejahatan dalam Pemilu 2024,” tegas Leony.
Leony juga mengungkapkan bahwa ada beberapa kejanggalan lain terkait penggunaan Sirekap, seperti penutupan info angka formulir C dan formulir D hasil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta presentasi statis dari suara paslon yang terakhir KPU klaim tidak memakai Sirekap.
Kontroversi yang diungkapkan oleh Leony menunjukkan bahwa masalah teknis dalam penggunaan Sirekap telah memunculkan kecurigaan akan potensi kecurangan dalam Pemilu 2024. Ini menambah kompleksitas sidang sengketa Pilpres yang semakin memanas di MK.
(K/09)