JAKARTA -Dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim Saldi Isra menyoroti secara tajam perjalanan dan alokasi dana yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sorotan penting terkait dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan tersebut.
Dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024), Hakim Saldi Isra menyajikan gambar peta atau daerah-daerah yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi saat membagikan bantuan sosial. “Ini Bu menteri, Pak menteri, Pak menko, ini ada satu tabel yang mencantumkan list perjalanan Presiden karena 2 permohonan ini lebih banyak ke Presiden, karena dalilnya bertumpu di sini,” ujar Saldi dalam sidang tersebut.
Salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Hakim Saldi adalah terkait alasan Presiden memilih daerah tertentu untuk mendistribusikan bansos, seperti kunjungan yang lebih banyak dilakukan ke Jawa Tengah. Hal ini merupakan bagian dari pertimbangan penting terkait program bansos yang dilakukan oleh pemerintah.
Saldi juga meminta penjelasan terkait alokasi dana yang digunakan Presiden saat membagikan bansos, yang mana dana tersebut berasal dari mana. Hal ini menjadi pertanyaan yang krusial terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
Tak hanya itu, Hakim Saldi juga menanyakan mengenai rapat terbatas antara menteri dan Presiden Jokowi, apakah dalam rapat tersebut ada peringatan untuk tidak menjalankan program yang tak sesuai dengan APBN. Hal ini menyoroti kehati-hatian yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan agar tidak disalahartikan sebagai kegiatan politik.
Pertanyaan serupa juga dilontarkan oleh Hakim MK, Daniel Yusmic Foekh, terkait rapat internal menteri dengan Presiden dan kunjungan Jokowi ke 24 daerah untuk membagikan bansos. Hal ini menunjukkan ketajaman dan ketelitian MK dalam menggali informasi terkait proses penyaluran bansos yang menjadi fokus sengketa dalam persidangan ini.
Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh hakim MK tersebut menjadi sorotan utama dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait perjalanan dan alokasi dana yang terkait dengan penyaluran bansos oleh pemerintah.
(K/09)