JAKARTA – Polemik terkait Surat Edaran (SE) Kominfo yang meminta stasiun televisi mengganti tayangan azan dengan running text saat Misa Akbar Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno (GBK) pada Kamis (5/9/2024) mendapat tanggapan keras dari Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK). JK menilai SE tersebut sebagai bentuk ketidaktoleransian dan mengusulkan solusi alternatif agar tayangan azan dan misa dapat ditayangkan bersamaan.
Menurut JK, SE Kominfo yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik serta Kementerian Agama tersebut meminta stasiun televisi untuk menyiarkan azan Magrib dalam bentuk running text saat Misa Paus Fransiskus, bukannya secara langsung. SE ini ditujukan kepada Direktur Utama Lembaga Penyiaran serta Ketua Asosiasi dan Persatuan Lembaga Penyiaran.
JK mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut, menyebut bahwa mengganti tayangan azan dengan running text saat misa bukanlah bentuk toleransi. Dalam keterangannya pada Rabu (4/9/2024), JK mengatakan, “Sebagai Ketua DMI, saya sarankan agar TV tidak hanya melaporkan misa tetapi juga tetap menyiarkan azan. Solusi terbaik adalah dengan membagi layar, sehingga keduanya dapat disiarkan secara bersamaan. Hanya lima menit azan magrib yang menjadi waktu yang tepat untuk itu.”
Pernyataan JK menyoroti pentingnya penghargaan dan toleransi antara umat beragama. Menurutnya, berbagi layar akan menjadi simbol keharmonisan dan penghargaan terhadap kedua agama. “Itulah yang paling indah antara kedua umat beragama. Solusi terbaik adalah berbagi layar untuk saling menghargai dan saling toleransi,” tambahnya.
Seiring dengan persiapan Misa Akbar yang akan dipimpin oleh Paus Fransiskus di Stadion Utama GBK pada Kamis (5/9/2024), keputusan SE Kominfo menjadi sorotan publik. Sebelumnya, pekerja juga terlihat sedang mempersiapkan lokasi dengan pemasangan papan reklame di kompleks stadion sebagai bagian dari persiapan acara tersebut.
Jusuf Kalla, yang dikenal sebagai tokoh penting dalam dunia keagamaan dan politik Indonesia, terus mendorong untuk solusi yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman di tengah perbedaan keyakinan. Sebagai mantan Wakil Presiden Republik Indonesia dan ketua DMI, JK berharap agar media penyiaran dapat menyesuaikan kebijakan dengan semangat toleransi dan saling menghormati.
(N/014)