JAKARTA -Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi lembaganya yang baru didirikan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu kendala utama yang disebutkan adalah belum adanya infrastruktur yang dimiliki oleh BGN.
Dadan menjelaskan bahwa BGN masih menggunakan infrastruktur yang bekerja sama dengan mitra penyedia makan bergizi gratis. Namun, dalam waktu dekat, BGN berencana untuk membangun sebanyak 1.542 pusat layanan di seluruh Indonesia pada tahun 2025 dengan alokasi anggaran mencapai Rp 6 triliun.
“Kami belum memiliki infrastruktur sendiri karena baru mendapatkan anggaran dan blokir anggaran baru dibuka. Kami akan membangun 1.542 pusat BGN pada tahun 2025 dan akan segera memulai proses tender pada Agustus,” ujar Dadan dalam rapat bersama Komite III DPD, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Dadan juga menyebutkan bahwa pada awalnya, BGN berencana untuk mengelola dana tersebut secara mandiri. Namun, sesuai dengan saran dari Kementerian Keuangan, pengelola keuangan harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara anggota BGN saat ini belum berstatus PNS. Oleh karena itu, Dadan berencana memperjuangkan pegawai BGN untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada bulan April 2025.
Selain itu, Dadan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pola pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dibantu oleh APBN dan disalurkan melalui yayasan yang menjadi mitra program.
“Pendanaan saat ini mengalir melalui bantuan pemerintah yang langsung dicairkan ke rekening kelompok masyarakat atau yayasan,” tambahnya.
Dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur dan peningkatan status pegawai, Dadan berharap program-program BGN dapat lebih maksimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemenuhan gizi yang lebih baik.
(N/014)