MEDAN — Pemerintah Kota Medan melalui Inspektorat menggelar bimbingan teknis (bimtek) optimalisasi fitur e-audit pada e-Katalog dan e-Purchasing untuk memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa.
Langkah ini ditujukan untuk mendeteksi potensi kecurangan atau fraud sejak dini.
Kegiatan yang diikuti 84 peserta dari jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan personel Inspektorat Kota Medan itu dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, di Medan, Rabu (21/10/2026).
Baca Juga: Ketua MD KAHMI Binjai Agus Purwanto Audiensi dengan Wali Kota, Bahas Kolaborasi Pembangunan Dalam arahannya, Erfin menyoroti besarnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Medan pada 2026 yang mencapai Rp7,7 triliun.
Sebagian anggaran tersebut digunakan untuk membiayai ribuan paket pengadaan barang dan jasa yang memerlukan pengawasan secara cermat.
Menurut Erfin, penggunaan teknologi digital menjadi salah satu cara untuk memperkuat pengawasan, terutama di tengah keterbatasan jumlah auditor yang dimiliki pemerintah kota.
Ia berharap pemanfaatan fitur e-audit dapat meningkatkan kemampuan personel dalam memeriksa transaksi pengadaan secara lebih cepat dan terukur.
"Pemanfaatan e-audit ini diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga meningkatkan pemahaman dan kompetensi kita dalam pembinaan serta pengawasan pengadaan barang dan jasa. Langkah ini sekaligus menjawab tantangan keterbatasan jumlah auditor di Kota Medan," ujar Erfin Fachrurrazi.
Erfin mengatakan, Kota Medan saat ini memiliki kurang dari 60 pejabat fungsional APIP yang berkualifikasi di bidang pengawasan.
Jumlah tersebut harus menangani beban pengawasan yang tinggi, termasuk berbagai transaksi pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.
Karena itu, menurut dia, pengawasan konvensional perlu diperkuat dengan pemanfaatan teknologi.
Fitur e-audit memungkinkan pemeriksaan data transaksi secara lebih cepat serta membantu menemukan pola atau kejanggalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.