ASAHAN – Kejaksaan Negeri Asahan meluncurkan program Jaksa Sahabat Pendidik bertema "Sebuah Kolaborasi Mengawal Pendidikan, Mencegah Penyimpangan" di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Selasa (13/10/2026).
Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum bagi tenaga pendidik sekaligus mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, jajaran Kejaksaan Negeri Asahan, kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Asahan, koordinator wilayah bidang pendidikan, Ketua PGRI Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.
Baca Juga: Menyambut Era Baru Polri yang Lebih Humanis-Adaptif Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Mochamad Judhy Ismono, S.H., M.H., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asahan atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan program tersebut.
Ia menjelaskan, Jaksa Sahabat Pendidik merupakan bentuk komitmen Kejaksaan yang dicetuskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama Gubernur Sumatera Utara, kemudian ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
Menurut Judhy, pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa.
Karena itu, penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat perhatian bersama, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, hingga pengelolaan aset.
Seluruh proses tersebut, kata dia, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penindakan ketika terjadi persoalan hukum, tetapi juga mengutamakan pencegahan melalui edukasi hukum, penguatan integritas, dan koordinasi dengan pihak terkait.
Program ini diharapkan membantu kepala sekolah, guru, dan pengelola pendidikan memahami aspek hukum dalam menjalankan tugas, sehingga pengelolaan pendidikan dapat berlangsung secara profesional dan bertanggung jawab.
Judhy menegaskan bahwa program tersebut bukan untuk memberikan kekebalan hukum kepada tenaga pendidik, melainkan membangun budaya taat hukum dan mencegah penyimpangan sejak dini.
Pendampingan maupun layanan hukum, menurut dia, tetap dilaksanakan sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.