MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 30 kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mempercepat pelaksanaan program strategis di daerah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Faisal Arif Nasution mengatakan pagu BKP yang telah terinput mencapai Rp382 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp325 miliar telah berkontrak dengan penerima sebanyak 30 kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Faisal dalam Temu Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (8/10/2026).
Baca Juga: Kejar Tayang Akhir Tahun, Pemprov Sumut Kebut 5.395 Proyek Rp 4,4 T Tuntas Sebelum 26 Desember "Bantuan keuangan provinsi diberikan kepada kabupaten/kota berdasar proposal yang diajukan seluruh kab/kota, kemudian diverifikasi oleh Bapperida. Setelah itu barulah BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan seluruh kabupaten/kota," ujar Faisal.
Menurut Faisal, pembangunan yang dibiayai melalui BKP saat ini terus berjalan. Pemprov Sumut menargetkan seluruh kegiatan yang mendapatkan pendanaan tersebut dapat diselesaikan hingga Desember 2026.
Sejumlah daerah menerima alokasi BKP dengan nilai cukup besar. Nias Utara mendapat sekitar Rp23 miliar, Asahan Rp28 miliar, Karo Rp23,4 miliar, Labuhanbatu Selatan Rp21,5 miliar, Padanglawas Rp20 miliar, dan Tapanuli Utara Rp25 miliar.
Selain daerah tersebut, kabupaten/kota lainnya juga menerima alokasi BKP mulai dari sekitar Rp15 miliar hingga di bawah Rp5 miliar.
Faisal mengatakan realisasi BKP juga akan menjadi salah satu pertimbangan Pemprov Sumut dalam memberikan reward kepada kabupaten/kota pada 2027.
"Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya yang bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya," katanya.
Faisal menjelaskan sebagian besar proposal BKP yang diajukan pemerintah kabupaten/kota ditujukan untuk peningkatan dan rekonstruksi jalan serta pembangunan infrastruktur lainnya.
Pelaksanaan kegiatan tersebut juga diselaraskan dengan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Jadi emang ini yang paling idola, di seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan infratsruktur. Jadi proposal yang diajukan kita coba sinergikan dengan provinsi juga, jadi ada jalan kabupaten/kota yang bisa diakses ke jalan provinsi, termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita danai di beberapa lokus di kabapaten/kota," pungkasnya.* (dh)