MEDAN - DPRD Kota Medan mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Revisi tersebut dinilai diperlukan agar kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Medan tidak lagi hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial (bansos), tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat.
Usulan perubahan Perda itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan pada Senin (5/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan Sri Rezeki.
Baca Juga: Hadiri Upacara HUT ke-81 TNI di Belawan, Rico Waas Dorong Sinergi Pemko & TNI Makin Dekat Rakyat Sri mengatakan pendekatan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi, perluasan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan.
"Penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi harus diarahkan pula pada peningkatan kapasitas, pemberdayaan, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat miskin secara bertahap dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandiriannya," ujar Sri.
Menurutnya, revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 menjadi penting karena adanya perubahan regulasi nasional, dinamika sosial-ekonomi serta kebutuhan agar program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah lebih efektif dan tepat sasaran.
Sri menilai kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Penanganannya juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan layak, perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Ranperda inisiatif ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pembentukan perda oleh DPRD Medan untuk merespons kebutuhan masyarakat serta menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan agar tetap relevan dengan aturan hukum terbaru," katanya.
Dalam rancangan perubahan tersebut, DPRD Medan mengusung enam tujuan utama dan sasaran strategis. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembenahan basis data kemiskinan agar terpadu dan diperbarui secara berkala sehingga penyaluran program pemerintah tidak salah sasaran.
Selain itu, materi revisi mencakup penyesuaian dasar hukum, penyempurnaan ruang lingkup penanggulangan kemiskinan, penguatan kelembagaan serta koordinasi lintas sektor.
Koordinasi tersebut juga diarahkan melibatkan dunia usaha, akademisi dan lembaga sosial. DPRD turut mendorong penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan.
DPRD Kota Medan berharap pembahasan Ranperda tersebut dapat dilakukan secara terbuka dan komprehensif bersama Pemerintah Kota Medan serta seluruh pemangku kepentingan.