ASAHAN- Wakil Bupati Asahan Rianto mendampingi Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan penilaian terhadap Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong, sebagai calon Desa Perluasan Percontohan Antikorupsi Tahun 2026. Penilaian digelar di Aula Kantor Kepala Desa Ledong Barat, Rabu (30/9/2026).
Proses penilaian dilakukan melalui pemaparan, verifikasi dokumen, sesi tanya jawab, hingga kunjungan lapangan. Tim KPK melihat secara langsung penerapan sejumlah indikator Desa Antikorupsi di Desa Ledong Barat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang juga Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumut beserta rombongan, Ketua Tim Penilai KPK RI, Tim Penilai Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas PMD Kabupaten Asahan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Aek Ledong beserta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Plt Kepala Desa Ledong Barat, perangkat desa, serta tamu undangan lainnya.
Baca Juga: Tembus Skor 95 Desa Ledong Barat Sabet Predikat Istimewa, Resmi Jadi 'Kiblat' Antikorupsi di Asahan Dalam sambutan Bupati Asahan yang disampaikan Wakil Bupati Rianto, Desa Ledong Barat disebut sebagai salah satu desa yang memiliki pelayanan publik yang baik di Kabupaten Asahan.
Pelayanan tersebut antara lain mencakup administrasi kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga, pelayanan surat tanah, serta berbagai kebutuhan administrasi masyarakat lainnya.
Di bidang kesehatan, Desa Ledong Barat juga didukung fasilitas pelayanan kesehatan dan program jemput bola bagi masyarakat yang tidak dapat datang langsung ke puskesmas.
Rianto mengatakan penilaian KPK menjadi salah satu tahapan penting dalam proses menuju Desa Perluasan Percontohan Antikorupsi Tahun 2026.
"Apapun hasilnya, proses ini kami harapkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat," kata Rianto.
Menurutnya, setiap kekurangan yang ditemukan dalam penilaian dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan. Sebaliknya, apabila Desa Ledong Barat dinyatakan layak sebagai Desa Percontohan Antikorupsi, capaian tersebut harus dipandang sebagai amanah untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai integritas.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dukungan terhadap program percontohan dan perluasan Desa Antikorupsi yang dilakukan KPK.
Dalam sambutan yang disampaikan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut sekaligus Plt Kepala Dinas PMD Sumut Dr. H. Muhammad Suib, program tersebut dinilai bukan sekadar penilaian administrasi atau kegiatan seremonial.
Menurut Suib, program Desa Antikorupsi menjadi langkah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.