MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan 2026, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Rico mengatakan Pemerintah Kota Medan akan mengejar realisasi APBD pada sisa waktu 2026.
Menurut dia, sejumlah realisasi kegiatan telah memiliki jadwal pelaksanaan.
Baca Juga: Zakat Baznas Sumut Naik Lebih dari Rp5 Miliar, Wagub Surya: Harus Tepat Sasaran dan Mampu Dorong Mustahik Jadi Mandiri "Akan kita kejar, tadi baru saja dilaporkan realisasi-realisasi yang sudah terjadwal," ucap Rico Waas, Selasa (29/9/2026).
Rico juga mengatakan akan mendata persoalan yang menyebabkan realisasi anggaran tersendat.
Jika hambatan terjadi karena kelalaian pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, dia menyatakan akan memberikan sanksi.
"Saya akan mendata hal-hal apa yang menjadi problem, kita harus membuka dulu apa problem-problem, kenapa terjadi 'sangkut-sangkut' tersebut. Untuk permasalahan yang 'menyangkut' itu, itu yang perlu kita atensikan. Tapi kalau terbukti tidak dijalankan dikarenakan memang kelalaian mereka, itu yang memang harus ada Punishment (sanksi)," ujarnya.
Rico mengatakan percepatan realisasi APBD diperlukan agar anggaran yang telah disiapkan dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dia meminta seluruh pimpinan OPD memperhatikan pelaksanaan anggaran di perangkat kerja masing-masing.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mencegah terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa dalam jumlah berlebihan.
"Tapi yang terpenting adalah saya mengatensikan agar tidak lagi terjadi Silpa yang berlebihan. Jadi memang harus efektif, dan apa yang kita siapkan harus bisa tersalurkan untuk pembangunan kota kita. Kita harus mencari solusinya, bagaimana caranya anggaran tersebut bisa benar-benar terserap secara efektif. Benar-benar bisa dijalankan dan sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.
Sebelumnya, Pemko Medan juga menyatakan P-APBD 2026 akan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir.