MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbarui serta memastikan akurasi data wilayah yang masih mengalami blankspot.
Pemutakhiran data dinilai penting agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan masih ditemukan perbedaan antara kondisi di lapangan dengan data blankspot yang dimiliki pemerintah.
Baca Juga: Pemprov Sumut Dorong Revisi UU SPPN, Minta Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Disinkronkan Hal itu disampaikan Erwin dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Blankspot Kabupaten/Kota se-Sumut di Aula Transparansi, Kantor Dinas Kominfo Sumut, Selasa, 29 September 2026.
"Masih ada wilayah yang sebenarnya sudah terjangkau sinyal, tetapi tercatat sebagai blankspot. Sebaliknya, wilayah yang benar-benar terisolasi justru luput dari usulan pembangunan. Itu sebabnya kami butuh data yang akurat," kata Erwin.
Menurut Erwin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih belum mendapatkan akses sinyal telekomunikasi dan internet secara optimal.
Kondisi tersebut dapat menyulitkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik sekaligus menghambat pemerataan transformasi digital.
Ia mengatakan data yang tidak akurat berpotensi membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak tepat sasaran.
Karena itu, pemerintah membutuhkan data spasial yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengusulan pembangunan.
"Data spasial yang akurat dan real-time ini menjadi dasar pengusulan Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan Internet," kata Erwin.
Untuk memperbarui data tersebut, Pemprov Sumut melalui Dinas Kominfo menggunakan platform Blankspot Sumut.
Platform tersebut digunakan untuk memetakan wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi secara optimal.