MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meningkat menjadi BB pada 2026. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta lebih serius memperkuat kinerja dan akuntabilitas agar target tersebut dapat tercapai.
Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan peningkatan predikat SAKIP harus disertai target yang jelas dan dilakukan secara bertahap. Dia menargetkan predikat SAKIP Pemprov Sumut naik menjadi BB pada 2026-2027 dan A pada 2028-2029.
"Saya minta 2026-2027 harus meningkat menjadi BB, 2028-2029 jadi A, kita harus punya target, kalau tidak ini akan mandek terus di situ-situ saja," kata Surya saat memimpin rapat Akselerasi Peningkatan SAKIP Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (25/9/2026).
Baca Juga: Sempat Terkendala Tender Ulang, Rico Waas Sidak Puskesmas Tuntungan: Beres Desember, Layanan Wajib Meningkat Pada 2025, nilai SAKIP Pemprov Sumut masih berada pada predikat B. Pemprov Sumut kemudian mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki capaian tersebut.
Saat ini, tiga OPD Pemprov Sumut tercatat memperoleh nilai SAKIP pada posisi AA, yakni Bapperida, Dinas Kesehatan dan Inspektorat.
Kemudian terdapat tujuh OPD yang berada pada predikat A, termasuk Diskominfo dan BKAD. Sebanyak 16 OPD berada pada predikat BB, sedangkan enam OPD lainnya masih berada pada predikat B.
Surya meminta seluruh OPD segera melakukan pembenahan dan menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar berbagai indikator yang menjadi bagian penilaian SAKIP dapat dipenuhi.
"Kita tidak punya banyak waktu banyak lagi, segera tindaklanjuti rekomendasi yang diberikan agar indikator-indikator penting untuk nilai SAKIP bisa kita penuhi, ini salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Pemprov Sumut Sulaiman Harahap mengatakan sejumlah strategi telah disiapkan untuk meningkatkan nilai SAKIP. Strategi tersebut meliputi percepatan tindak lanjut rekomendasi, penetapan batas waktu penyelesaian serta penunjukan penanggung jawab atau PIC.
Pemprov Sumut juga berencana membangun kerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan kinerja.
"Kita akan coba bekerja sama dengan Jabar untuk membangun sistem yang lebih baik, sistem yang bisa memenuhi kebutuhan kita terkait akuntabilitas dan kinerja, kami optimis ini akan berjalan dengan baik dan mudah-mudahan target kita bisa tercapai," kata Sulaiman.
Pemprov Sumut menilai peningkatan SAKIP perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan agar perbaikan kinerja perangkat daerah dapat memberikan hasil yang lebih optimal.* (dh)