MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat di Sumatera Utara.
Program tersebut mencakup penataan kawasan, penyediaan hunian tetap bagi korban bencana, hingga pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.
Pada 2026, Kementerian PKP menyiapkan delapan program utama terkait penyediaan hunian layak di Sumatera Utara.
Baca Juga: Delapan Bulan 2026, KAI Sumut Angkut 1,85 Juta Penumpang dan 550 Ribu Ton Logistik Program itu meliputi bedah rumah, rumah susun, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), hunian tetap pascabencana, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Kredit Program Perumahan (KPP).
Bobby mengatakan pemerintah daerah berharap seluruh program tersebut dapat direalisasikan di Sumatera Utara.
Menurut dia, kebutuhan hunian layak sekaligus penataan kawasan di daerah tersebut membutuhkan penanganan segera.
"Kami tentu berharap besar program ini bisa terealisasi sepenuhnya di Sumut karena kebutuhan hunian dan penataan kawasan di daerah kami benar-benar perlu dilakukan secepatnya," kata Bobby Nasution saat menerima audiensi Kementerian PKP di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat, 18 September 2026.
Bobby juga menekankan pentingnya komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian PKP dalam menjalankan program penataan kawasan dan penyediaan hunian.
Menurut Bobby, pelaksanaan program membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi pengembang.
Sinergi tersebut dinilai penting agar program perumahan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara.
"Banyak tantangan tentunya dalam menyediakan hunian dan penataan kawasan, kita perlu komunikasi dan sinergi yang kuat, mencari solusi bersama, saya harap komunikasi kita bisa lebih intens lagi untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi untuk mewujudkan hunian layak ke masyarakat," kata Bobby Nasution.
Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian mengatakan pemerintah pusat telah menganggarkan sekitar Rp1,5 triliun untuk berbagai program perumahan dan kawasan permukiman di Sumatera Utara.