MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Program tersebut mencakup penataan kawasan, penyediaan hunian tetap pascabencana hingga pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga Sumut.
Pada 2026, Kementerian PKP menyiapkan delapan program utama terkait perumahan dan kawasan permukiman di Sumut. Program itu meliputi bedah rumah, rumah susun, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), hunian tetap pascabencana, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Kredit Program Perumahan (KPP).
Bobby berharap seluruh program tersebut dapat terealisasi di Sumut mengingat kebutuhan hunian dan penataan kawasan dinilai masih cukup besar.
Baca Juga: Daftar 3 Pejabat Eselon II Pemprov Sumut yang Baru Dilantik Bobby Nasution, Tekankan Bebas Pungli "Kami tentu berharap besar program ini bisa terealisasi sepenuhnya di Sumut karena kebutuhan hunian dan penataan kawasan di daerah kami benar-benar perlu dilakukan secepatnya," kata Bobby saat menerima audiensi Kementerian PKP di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat (18/9/2026).
Bobby juga menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi antara Pemprov Sumut dengan Kementerian PKP dalam pelaksanaan program perumahan. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi pengembang, diperlukan agar program dapat berjalan optimal.
"Banyak tantangan tentunya dalam menyediakan hunian dan penataan kawasan, kita perlu komunikasi dan sinergi yang kuat, mencari solusi bersama. Saya harap komunikasi kita bisa lebih intens lagi untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi untuk mewujudkan hunian layak ke masyarakat," ujarnya.
Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian PKP Teddy Paul H Siagian mengatakan pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp1,5 triliun untuk berbagai program perumahan dan kawasan permukiman di Sumut pada 2026.
"Tentunya harapan kami, harapan kita bersama program-program di tahun 2026 ini bisa kita lakukan bersama-sama, tujuan utamanya adalah penataan kawasan dan juga memenuhi supply and demand hunian," kata Teddy.
Menurut Teddy, pelaksanaan program tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait agar pembangunan hunian serta penataan kawasan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pertemuan antara Pemprov Sumut dan Kementerian PKP turut dihadiri Kepala Balai P3KP Sumut Rizaldi Andi Atjo, Kepala Satker PKP Sumut Heri Sukarmanto, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah, Pj Sekda Sumut Timur Tumanggor, Ketua Apersi Sumut HM Yulius serta Ketua REI Sumut Rakutta Karo-karo.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program perumahan sekaligus mendukung penataan kawasan permukiman di berbagai wilayah Sumatera Utara.* (dh)