TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar pembekalan dan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi Tahun 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tanjungbalai itu diikuti 98 tenaga kerja.
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina di Aula Dinas PUTR Kota Tanjungbalai, Selasa (15/9/2026). Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Kota Tanjungbalai.
Kepala Dinas PUTR Tanjungbalai Tety Juliani Siregar mengatakan sertifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan program nasional. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK).
Baca Juga: Anggaran Tanjungbalai Melesat Rp 105 Miliar Belanja Modal Meroket Tembus Rp 115 M di APBD Perubahan "Sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini merupakan program yang bersifat nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diwajibkan semua tenaga kerja konstruksi harus bersertifikat," kata Tety.
Menurutnya, kegiatan pembekalan dan uji kompetensi kali ini sepenuhnya dibiayai melalui APBD Kota Tanjungbalai. Sebanyak 98 peserta berasal dari masyarakat melalui penyedia jasa konstruksi serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Para peserta mengikuti uji kompetensi untuk empat jabatan kerja. Rinciannya, 23 orang pengawas pekerjaan drainase perkotaan, 25 orang supervisor K3 konstruksi, 25 orang pelaksana pekerjaan lanskap, dan 25 orang operator alat berat wheel excavator.
Tety mengatakan Pemko Tanjungbalai sebelumnya juga telah melaksanakan program serupa. Dalam kurun waktu 2022-2025, pembekalan telah diberikan kepada 360 tenaga kerja konstruksi untuk 14 jabatan kerja.
"Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, 2022 sampai 2025, telah dilaksanakan pembekalan atas tenaga kerja konstruksi untuk 14 jabatan kerja sebanyak 360 orang dan kemudian dilakukan uji sertifikasi dengan hasil 357 orang dinyatakan lulus," jelasnya.
Menurut Tety, peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi penting seiring dengan pembangunan dan pembenahan Kota Tanjungbalai. Berbagai pekerjaan pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi hingga pemeliharaan infrastruktur membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi.
Dia mengatakan kebutuhan tersebut juga semakin penting dalam penanganan persoalan banjir di Kota Tanjungbalai, baik akibat rob atau pasang surut maupun curah hujan.
"Kuantitas dan kualitas tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat sangat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik pada proses pemilihan penyedia maupun pada proses pelaksanaan pekerjaan, termasuk mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja konstruksi itu sendiri," ujarnya.
Tety berharap program sertifikasi tersebut dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dengan dukungan anggaran dari Pemko Tanjungbalai.