JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Mahfud, terdapat dua persoalan utama dalam kinerja Purbaya, yakni komunikasi publik yang dinilai buruk dan sejumlah kebijakan yang dianggap belum beres.
Purbaya diketahui menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025. Namun, masa jabatannya berakhir pada Senin (14/9/2026) setelah Prabowo menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
Menurut Mahfud, Purbaya pada awal masa jabatannya sempat memberikan kesan bahwa berbagai persoalan ekonomi dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, sejumlah pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan perkembangan yang terjadi.
Baca Juga: Dari Suntikan Rp200 Triliun ke Bank BUMN hingga Tunda Kenaikan Cukai Rokok, Ini Warisan Kebijakan Purbaya Setahun Pimpin Kemenkeu "Menyangkut Purbaya, memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya, satu, komunikasi publiknya buruk, kemudian substansi urusannya juga tidak beres," kata Mahfud melalui kanal YouTube miliknya, dikutip Senin (14/9/2026).
Mahfud menilai gaya komunikasi Purbaya terkadang terlalu percaya diri ketika menjelaskan persoalan ekonomi. Dia juga menyoroti perdebatan terbuka antara Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono PramonoAnung terkait dana bagi hasil.
"Terakhir kayaknya debat kusir dengan Gubernur DKI, saling menanggapi di media soal dana bagi hasil. Masa komunikasi publik dilakukan dengan cara itu?" ujarnya.
Selain masalah komunikasi, Mahfud menyoroti sejumlah kebijakan yang menurutnya tidak sesuai dengan janji awal Purbaya. Salah satunya berkaitan dengan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Mahfud mengatakan sebelumnya Purbaya sempat berpandangan agar pembiayaan Whoosh tidak dibebankan kepada negara. Namun, menurutnya, arah kebijakan tersebut kemudian berubah.
"Dulu ketika bicara Whoosh, mula-mula dia sama dengan pandangan masyarakat, bahwa itu jangan ditanggung negara karena sejak semula dinyatakan tidak pakai APBN. Tiba-tiba pakai APBN dan harganya sekian kali lipat," katanya.
Mahfud juga menyoroti kebijakan perpajakan serta persoalan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, dia mengkritik pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang menurutnya berdampak terhadap kemampuan fiskal sejumlah pemerintah daerah.
"Di daerah-daerah sekarang ini, karena pemangkasan dana alokasi, banyak daerah yang kesulitan bahkan lay-off tenaga kerja," ujar Mahfud.
Atas berbagai evaluasi tersebut, Mahfud mengapresiasi keputusan Prabowo mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara. Dia menilai Suahasil merupakan birokrat profesional yang lebih fokus bekerja dan tidak terlalu banyak membuat pernyataan di ruang publik.