BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mengungkap sejumlah langkah strategis Polri dalam menangani bencana hidrometeorologi di Aceh, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Hal itu disampaikan Ruddi saat menghadiri Forum Ngopi Kebangsaan bersama Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh di D'Kupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
Baca Juga: 440 Orang Tewas dalam 2.271 Kecelakaan, Kapolda Aceh Dorong Digitalisasi dan Konsep "Polantas Karib" untuk Cegah Angka Terus Naik Ruddi mengatakan Polri, khususnya Polda Aceh, tidak hanya hadir ketika bencana terjadi. Berbagai program juga dilanjutkan pada fase pascabencana untuk memulihkan kondisi masyarakat dan stabilitas sosial.
Menurutnya, tahapan rekonstruksi pascabencana dimulai dengan asesmen dan pemetaan. Proses tersebut meliputi identifikasi kerusakan, pemetaan kebutuhan serta analisis potensi risiko di wilayah terdampak.
Tahapan selanjutnya dilakukan melalui intervensi kemanusiaan dan psikososial. Bentuknya antara lain bantuan kemanusiaan, layanan serta bakti kesehatan, dukungan psikososial dan trauma healing, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.
"Tentunya berbagai upaya telah kita lakukan dalam penanganan bencana, termasuk restorasi infrastruktur fisik melalui pembangunan rumah atau huntap, perbaikan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemulihan sarana vital. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan ketahanan nasional," kata Ruddi.
Salah satu program pemulihan kebutuhan dasar yang dilakukan Polri adalah pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana.
Ruddi menyebut telah dibangun 265 titik sumur bor di Aceh. Rinciannya, 10 titik melalui program Kapolri, 46 titik melalui program Kapolda Aceh dan 209 titik melalui program Aslog Kapolri.
Menurut Ruddi, berbagai langkah tersebut juga memiliki dampak terhadap ketahanan masyarakat. Dari sisi keamanan, intervensi tersebut dinilai dapat memperkuat human security sekaligus meningkatkan kepercayaan publik kepada aparat.
Sementara dari aspek sosial budaya, pemulihan psikososial dan penyediaan hunian tetap atau huntap dinilai membantu memulihkan kohesi sosial masyarakat Aceh.