BATU BARA — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. menegaskan pentingnya penguatan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai dasar dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran.
Menurut dia, data yang akurat dan terintegrasi diperlukan agar kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Baharuddin saat menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Sosialisasi Program Prioritas Nasional di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis, 3 September 2026.
Baca Juga: Gunung Sinabung Siaga Level 3, BPBD Sumut Pastikan Pengungsi dan Warga di Zona Merah Ditangani Kegiatan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia itu mengangkat tema "Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Batu Bara."
Sejumlah narasumber turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.; Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com., Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI; Tirta Sutedjo, ST, MWRM., Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial; serta Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, M.S.I.S, Ph.d., Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital.
Dalam pemaparannya, Baharuddin mengatakan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Menurut dia, pengelolaan data yang baik juga dapat mencegah terjadinya perbedaan atau tumpang tindih informasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
"Dengan adanya SDI ini, setiap data dapat terus diperbarui dengan data terbaru sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih. Kita membutuhkan data yang benar dan akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat," ujar Bupati Batu Bara.
Baharuddin juga menekankan perlunya komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan SDI.
Setiap OPD diminta aktif menyediakan, memperbarui, dan memastikan data yang dikelola sesuai dengan tugas serta kewenangannya.
Ia menilai data yang terintegrasi akan membantu pemerintah daerah memahami persoalan masyarakat dengan lebih tepat.
Dengan begitu, program pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.