MEDAN – Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan meski berada di tengah situasi kebencanaan.
Menurut Zakiyuddin, musibah tidak boleh menghentikan proses pendidikan maupun menghambat masa depan generasi muda.
Karena itu, pembangunan dan pemulihan sekolah yang terdampak bencana harus memperhatikan aspek keamanan serta ketahanan terhadap bencana.
Baca Juga: Tak Hanya Menunggu, Pemko Medan Dorong BPJS Ketenagakerjaan Jemput Bola ke Masyarakat Hal tersebut disampaikan Zakiyuddin dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di SDN 060950, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Jumat, 4 September 2026.
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI yang hadir, Zakiyuddin mengatakan pendidikan harus tetap menjadi perhatian pemerintah, termasuk ketika daerah menghadapi bencana.
"kami berprinsip bahwa pendidikan harus tetap menjadi perhatian utama, bahkan dalam situasi kebencanaan sekalipun," tegas Zakiyuddin Harahap.
Ia juga menyoroti pentingnya standar keselamatan dalam proses pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana.
Menurut dia, rehabilitasi, rekonstruksi, pembangunan kembali, hingga pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.
"Pembangunan kembali infrastruktur pendidikan harus memperhitungkan risiko bencana secara matang. Sekolah harus menjadi tempat belajar yang benar-benar aman dan tangguh bagi siswa maupun guru," lanjutnya.
Zakiyuddin berharap kunjungan Komisi X DPR RI tersebut dapat memberikan gambaran secara langsung mengenai kondisi fasilitas pendidikan, kebutuhan penanganan, serta dukungan anggaran untuk membangun infrastruktur sekolah yang aman dan tangguh terhadap bencana.
"Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi satuan pendidikan yang terdampak bencana,"harap Zakiyuddin Harahap.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan revitalisasi dan rehabilitasi fasilitas pendidikan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara.