MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat memberikan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).
Penyampaian jawaban tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026 antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut.
Baca Juga: Lepas dari Beban APBD! Pemprov Sumut Bakal Sulap 146 Aset Olahraga Jadi Mesin Penghasil Cuan Lewat BLUD Dalam rapat itu, Pemprov Sumut menanggapi berbagai pandangan, masukan, pertanyaan hingga catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sumut. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan dalam penyempurnaan rancangan P-APBD 2026.
Surya mengatakan pandangan dari DPRD penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung target pembangunan daerah.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan P-APBD Tahun Anggaran 2026," kata Surya.
Menurut Surya, perubahan APBD harus difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Pemprov Sumut juga menegaskan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Dalam jawaban gubernur tersebut, Pemprov Sumut turut memberikan penjelasan terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian fraksi DPRD. Pembahasan mencakup aspek pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan hingga pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
Surya menegaskan sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD menjadi bagian penting dalam proses pembahasan P-APBD. Menurutnya, kerja sama kedua lembaga diperlukan agar kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Pemerintah berharap pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terus dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto mengatakan setelah Pemprov Sumut menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi, pembahasan akan berlanjut ke tahapan berikutnya di DPRD.
Rapat Paripurna DPRD Sumut selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sumut.