MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Medan yang divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi Medan Fashion Festival atau MFF 2024.
Kedua ASN tersebut adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Erwin Saleh dan Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Anwar Syarif.
Rico mengatakan Pemerintah Kota Medan menghormati putusan Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan keduanya.
Baca Juga: Hakim Ungkap Dugaan Penyerahan Rp40 Miliar kepada Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Namun, persoalan mengenai apakah mereka akan kembali ke jabatan sebelumnya masih harus dikonsultasikan dengan BKN.
"Pertama, kami menghormati putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Medan. Tapi selanjutnya untuk proses apakah jabatan itu akan kembali (kepada Erwin Saleh dan Anwar Syarif), itu kita akan berkonsultasi dengan BKN. Kita akan sesuaikan dengan aturan-aturan di BKN, kita akan minta petunjuk dari BKN seperti apa teknisnya menurut perundang-undangan. Selanjutnya, tentu kita akan laksanakan arahan ataupun saran dari BKN," ucap Rico Waas, Kamis (27/8/2026).
Di luar persoalan jabatan, Rico memastikan status kepegawaian Erwin Saleh dan Anwar Syarif sebagai PNS akan dipulihkan.
"Tapi terkait status PNS keduanya, itu pasti dipulihkan, karena divonisnya kan bebas. Artinya kan tidak bersalah, sehingga status PNS nya dipulihkan. Sementara kalau status jabatan keduanya, itu yang akan kita konsultasikan lagi ke BKN," ujarnya.
Rico mengatakan persoalan jabatan menjadi lebih kompleks karena posisi Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan kini telah diisi pejabat definitif, yakni Irsan Idris Nasution.
Jabatan tersebut diisi ketika Erwin Saleh menjalani proses hukum.
Karena itu, Pemko Medan akan meminta arahan BKN mengenai kemungkinan penempatan Erwin Saleh setelah putusan bebas.
Salah satu opsi yang akan ditanyakan adalah apakah Erwin dapat kembali ke jabatan sebelumnya atau ditempatkan pada jabatan lain yang setara.
"Nah, justru itu juga yang mau kita tanyakan bagaimana teknisnya kepada BKN. Apakah dikembalikan persis ke jabatan sebelumnya (Kadishub Medan), atau bagaimana. Karena kalau misalnya jabatan Kadishub Medan kan sudah terisi, maka dia harus dimana, nanti biar BKN yang menjelaskan. kita akan tanya lagi ke BKN bagaimana penempatan slot-slot jabatan (Eselon II) lainnya. Kita akan minta arahan, seperti apa sih," katanya.