MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut memperkuat sinergi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif.
Upaya tersebut diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan UMKM.
Kolaborasi itu juga ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat legalitas usaha mikro, serta mendorong pelaku UMKM terbebas dari ketergantungan terhadap rentenir dan sistem ijon.
Baca Juga: DPR Setujui Sarjito Jadi Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Ditargetkan Beroperasi 1 Januari 2027 Upaya tersebut diwujudkan melalui Forum Kolaborasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) Sumut 2026 yang digelar di Aula Kuala Deli, Kantor Perwakilan BI Sumut, Jalan Balai Kota Medan, Kamis, 27 Agustus 2026.
Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian Sumut Halal Fest 2026.
Pertemuan ini sekaligus menjadi wadah bagi pemerintah, perbankan, akademisi, pesantren, dan pelaku UMKM untuk menyelaraskan kebijakan serta menyusun rencana aksi konkret dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Utara.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memutus ketergantungan pelaku UMKM terhadap rentenir dan sistem ijon.
Menurut dia, praktik tersebut dapat membebani pelaku usaha sekaligus menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemprov Sumut, kata Timur, siap melakukan intervensi terhadap usaha mikro yang masih rentan agar dapat berkembang dan masuk ke ekosistem usaha syariah yang lebih adil.
"Tugas utama pemerintah adalah hadir bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak UMKM kita terjerat rentenir atau terjebak sistem ijon, seperti pengrajin batu bata di Deliserdang, Langkat, dan Binjai yang tidak bisa menentukan harga produknya sendiri. Ini yang harus kita putus bersama melalui aksi nyata forum ekonomi syariah," tegas Timur Tumanggor.
Menurut dia, persoalan pembiayaan menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan bersama.
Pelaku usaha mikro membutuhkan akses modal yang lebih sehat agar tidak terus bergantung pada pembiayaan yang justru dapat mempersempit ruang usaha mereka.