TANJUNGBALAI - Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mendukung rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara. Penetapan alur dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pelayaran sekaligus memperkuat konektivitas, distribusi logistik, serta investasi di wilayah tersebut.
Dukungan itu disampaikan Mahyaruddin saat menghadiri kegiatan sinkronisasi teknis rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan yang digelar Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Bogor, pada 19-21 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut mempertemukan kementerian, lembaga, Pemko Tanjungbalai, Pemerintah Kabupaten Asahan serta sejumlah pemangku kepentingan untuk menyelaraskan data, hasil kajian dan aspek teknis yang menjadi dasar penyusunan dokumen penetapan alur pelayaran.
Baca Juga: Wali Kota Tanjungbalai Usulkan Alur Pelayaran Pelabuhan Diperlebar di Atas 80 Meter, Ini Alasannya Direktur Kenavigasian Kementerian Perhubungan Hernadi Tri Cahyanto mengatakan alur pelayaran menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keselamatan navigasi karena merupakan jalur utama pergerakan kapal.
"Pelabuhan Tanjungbalai Asahan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah Sumatera Utara. Seiring meningkatnya aktivitas pelayaran, diperlukan alur pelayaran yang mampu memberikan kepastian navigasi sekaligus menjamin keselamatan pelayaran secara berkelanjutan," kata Hernadi.
Menurut Hernadi, penetapan alur pelayaran harus didukung data dan kajian teknis yang akurat. Sinkronisasi diperlukan untuk memastikan seluruh data, rekomendasi dan perencanaan yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan pelayaran.
Penetapan alur tersebut nantinya juga menjadi dasar dalam penataan sarana bantu navigasi pelayaran serta pengelolaan lalu lintas kapal agar lebih aman dan efektif.
Direktorat Kenavigasian bersama Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan sebelumnya telah melakukan sejumlah tahapan teknis. Di antaranya survei hidro-oseanografi untuk mendapatkan data kedalaman perairan, kondisi dasar laut, arus dan pasang surut, penyusunan desain teknis alur serta kajian risiko navigasi.
Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan F. Budi Prayitno menegaskan penetapan alur pelayaran juga harus memiliki dasar hukum yang kuat.
"Penetapan alur pelayaran pada hakikatnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin keselamatan pelayaran. Melalui penetapan tersebut, negara memberikan kepastian mengenai ruang pelayaran yang dapat digunakan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Budi.
Dalam sesi diskusi, Mahyaruddin memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Salah satunya terkait pendampingan kawasan alur agar tidak mengganggu area penangkapan ikan nelayan tradisional.
Mahyaruddin juga mengusulkan agar pengerukan alur pelayaran dilakukan dengan lebar lebih dari 80 meter. Selain itu, pengerukan diusulkan mencakup kawasan Pelindo sehingga apabila ke depan terjadi pengembangan pelabuhan, kapasitas alur sudah mendukung kebutuhan kapal yang lebih besar.